Pengambilan Material Alam di Kawasan Hutan Lindung di Tobang Diprotes Petani, Siapa yang Beri Izin? -->

Iklan Semua Halaman

.

Pengambilan Material Alam di Kawasan Hutan Lindung di Tobang Diprotes Petani, Siapa yang Beri Izin?

Thursday, December 24, 2020
Aktivitas Pengerukan Material untuk Kebutuhan Proyek Embung Tobang yang Diduga di Dalam Kawasan Hutan Lindung di Tobang, Desa Seteluk, Kecamatan Seteluk KSB yang Diprotes Para Petani. Foto B-14/ Berita11.com.



Seteluk, Berita11.com— Proyek Embung Tobang yang dikerjakan PT SKS di Orong Tobang, Desa Seteluk Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat menuai protes warga dan petani di desa setepmat. Masalah utamanya karena mengambil material untuk keperluan proyek di dalam kawasan hutan lindung.

Johan, salah satu petani di Tobang kepada Berita11.com mengatakan, pengambilan material alam berupa batu, pasir dan perusakan pohon dilakukan perusahaan di kawasan hutan lindung merupakan kesalahan besar.

“Saya ada di lokasi saat mereka mengambil material alam, batu, pasir dan merusak pohon- pohon di kawasan hutan lindung itu. Mereka ini sudah melakukan eksploitasi dan perusakan hutan di kawasan hutan lindung terkait pengambilan material alam. Ini masalah besar dan masalah serius,” kata Johan, Selasa (21/12/2020).

Menurut dia, secara hukum, aktivitas itu sudah sudah melanggar, sehingga pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) harus memberi sanksi terhadap masalah itu. “Jangan sampai masyarakat yang ambil pohon ditangkap, sementara perusahaan yang jelas-jelas salah dibiarkan,” katanya.

Hal yang sama diungkapkan petani lain di Tobang KSB. Dia mengaku kecewa terhadap pemerintah daerah maupun KPH. Karena saat mengecek lokasi tidak melibatkan masyarakat sebagai pelapor persoalan tersebut. 




“Ini kan tidak menghargai kami masyarakat sebagai pelapor. Dugaan saya jangan-jangan mereka dan perusahaan ada permainan atau kongkalikong, turun diam diam. Ingat dampak pengambilan material alam di kawasan hutan lindung, baik di sungai dan hutannya akan membawa dampak buruk atau bencana bagi para petani sekitar dan bahkan masyarakat Seteluk pada umumnya seperti banjir besar dan longsor,” kata Johan, petani di Tobang.

Johan mengisyaratkan, apabila dalam waktu dua hari tidak ada tindak tegas berkaitan dugaan pelanggaran itu, maka masyarakat Tobang akan menghentikan pengerjaan proyek Embung Tobang hingga ada penyelesaian.

Adapun pelaksana proyek Embung Tobang, Agus mengatakan, pengambilan material alam yang dilakukan perusahaan di kawasan hutan lindung atas dasar izin Kepala Desa Seteluk Tengah, Pemda KSB, Dinas Pekerjaan Umum serta KPH.

“Kita bekerja mengambil material alam di sini (kawasan hutan) karena ada izin . Makanya kita ambil, kita bekerja sesuai perintah bos,” katanya.

Sementara itu, Kades Seteluk Tengah, Jaya Putra saat dikonfirmasi menjelaskan, pernyataan yang disampaikan Agus pelaksana Embung Tobang tidak benar. Dirinya tidak pernah memberi izin atau memerintahkan untuk mengambil material alam di kawasan hutan lindung tersebut.

“Tidak pernah saya kasih izin perusahaan ambil material alam di hutan lindung, bohong itu dia,” katanya.

Putra Jaya menambahkan, pihak desa tidak memiliki kewenangan berkaitan masalah material di kawasan tersebut. Apalagi itu kawasan hutan lindung.

Wartawan Berita11.com saat mencoba mengkonfirmasi pihak Dinas Lingkungan Hidup saat melakukan pengecekan lokasi di Tobang pada Selasa, 21 Desember 2020, tidak mau mengeluarkan pernyataan apapun. Bahkan menghindari wartawan dan sejumlah petani yang ada di lokasi.

Ketua Aktifis Gerakan Masyarakat Sumbawa Barat Mencari Keadilan (GMSBMK), Youny Bourhany mengatakan, berkaitan pengambilan material alam oleh PT SKS untuk pembangunan Embung Tobang yang diprotes warga, pemerintah harus terbuka kepada masyarakat berkaitan aktivitas itu. Jika melanggar, harus diberi sanksi sebagaimana regulasi yang berlaku. 



“Sudah jelas menurut laporan warga, di sana mereka (perusahaan) mengambil material alam di kawasan hutan lindung. Bahkan melakukan perusakan hutan. Jelas ini melanggar hukum. Jangan hanya aturan hukum itu diberlakukan kepada masyarakat saja saat nebang pohon tanpa pikir panjang langsung ditangkap, sementara perusahan yang melakukan pelanggaran tidak disanksi,” ujarnya.

Dia mengingatkan agar jangan sampai ada kongkalikong antara pemerintah daerah dengan perusahaan. Pihaknya akan mendampingi para petani tani Tobang mengusut persoalan itu hingga tuntas. [B-14]