Sikapi Polemik Program Kayu Putih, Rahmansyah: Pembetukan KTH Tergantung SK dari Desa -->

Iklan Semua Halaman

.

Sikapi Polemik Program Kayu Putih, Rahmansyah: Pembetukan KTH Tergantung SK dari Desa

Wednesday, December 23, 2020
Kasi P2HP-PM BKPH TOPASO Rahmansyah, S.Hut. Foto ist.


Dompu, Berita11.com - Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2HP-PM) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Tofo Pajo Soromandi (TOPASO), Rahmansyah, S.Hut akhirnya menyikapi atas polemik yang terjadi terkait program kayu putih di Desa Jambu Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Rabu (23/12/2020) malam.


Menurut Kasi P2HP-PM BKPH TOPASO, pembentukan nama-nama Kelompok Tani Hutan (KTH) semua tergantung dari Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Desa (Pemdes), jadi tidak ada alasan lagi pihak desa tidak mengetahuinya.


Dasar pembetukan KTH, kata Rahmansyah, adanya SK dari desa bukan dari pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan hal itu tidak ada dasar hukumnya KPH untuk membuat SK pembentukkan KTH.


"Dengan adanya dasar hukum pembentukan KTH Pemerintah Desa. Maka, yang bisa menganti pengurus KTH adalah kelompok itu sendiri sesuai musyawarah anatara KTH dengan Pemdes-nya," ungkap Rahmansyah via pesan WhatsAapp.


Diakuinya, program penanaman kayu putih, awalnya ada keinginan warga setempat beserta Kepala Desa Muhtar Ismail, sehingga dibuatkan KTH so Lasi untuk kegiatan penanaman dan diketuai oleh Subuhi.


"Seiring berjalannya waktu sampai sekarang, setelah dibuat SPJ untuk upah penanaman atas nama Subuhi, setelah mau dilakukan tanda tangan dan dikonfirmasi ke desa, tahu-tahu Ketua KTH-nya dan oleh desanya mengganti nama Ketua KTH tersebut sehingga SPJ yang mau ditandatangani tersebut diganti dengan ketua KTH yang baru," terang Rahmansyah.


Terkait dengan lokasi persemaian kayu putih, Rahamansyah menambahkan, dicanangkan oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KKPH) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sehingga lokasi tersebut dijadikan persemaian permanen. 


"Kayu putih dan bibitnya nanti diperuntukan oleh masyarakat dan bekerjasama oleh Yayasan tersebut dan ada MOU nya, itu pekerjaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bukan kelompok tani," tandasnya.


Terkait dengan anggaran khusus penanaman, Rahmansyah menerangkan, memang belum cair, karena terkendala dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang belum juga dikembalikan oleh pihak desa. Kalau kegiatan persemaian memang sudah dilakukan karena bibitnya sudah besar.


"Dari kemarin anggota saya yang pergi tanda tangan (SPJ) ke KTH-nya sampai sekarang belum juga dikembalikan ke KPH," ungkap Rahmansyah. [B-10]