Suhu Pilkada di Sumbawa Kian Memanas, Jarot-Mokhlis Bakal Ajukan Gugatan ke MK -->

Iklan Semua Halaman

.

Suhu Pilkada di Sumbawa Kian Memanas, Jarot-Mokhlis Bakal Ajukan Gugatan ke MK

Thursday, December 17, 2020
Calon Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot usai memberikan keterangan pers di kediamannya. Foto ist. 


Sumbawa, Berita11.com - Usai rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Sumbawa tingkat Kabupaten dan menetapkan Paslon Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany S.Pd., M.Pd (Mo-Novi) sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa terpilih dengan suara tertinggi dalam pleno terbuka oleh KPU Daerah Kabupaten Sumbawa Kamis (17/12/20).


Namun pascapenetapan tersebut, suhu Pilkada di Kabupaten Sumbawa semakin menegangkan, yang dimana Paslon Ir. H. Syarafuddin Jarot dan Ir. H. Mokhlis M.Si (Jarot-Mokhlis) bakal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.


Bahkan Paslon Jarot-Mokhlis telah menyiapkan tim kuasa hukum, guna mendukung gugatan yang diajukan dan telah mengumpulkan banyak data temuan dan bukti yang terjadi pada masa kampanye maupun di Minggu tenang.


Sebagaimana yang dilansir siarpost.com bahwa Jarot telah mengumpulkan banyak bukti atas dugaan indikasi pelanggaran selama kampanye dan saat Minggu tenang, sehingga pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah hukum. 


"Kami sudah mempersiapkan langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan sebagai bagian dari tahapan Pilkada tahun 2020 ini. Untuk itu, kami mohon doa dan dukungan seluruh tim simpatisan relawan kami agar kami bisa melakukan proses lanjutan ini dengan aman dan sukses," ujarnya saat ditemui wartawan di kediamannya, Kamis (17/12) sore.


Masih dilansir siarpost.com, Jarot mengaku, sebagai langkah awal, pihaknya sudah melayangkan laporan ke Bawaslu pada Rabu (9/12) beberapa hari lalu, terkait dugaan pelanggaran yang terstruktur oleh Paslon nomor 4 Mo-Novi.


Bahkan pihaknya pun sudah mengikuti sidang sengketa Pilkada yang digelar pada, Kamis (17/12) pagi, dan saat ini pihaknya sedang menunggu hasil dari Bawaslu Propinsi. "Saya berharap Bawaslu bersikap obyektif dalam memutuskan perkara ini," harapnya.


Sedangkan untuk gugatan ke MK, sesuai tahapan KPUD, baru dapat dilakukan paling lambat 3 hari setelah pleno penetepan KPUD pihaknya juga telah mengetahui hasil rekapitulasi penghitungan suara sebelum dirilis KPUD.


"Kami bukan menolak hasil, tetapi kami menemukan kejanggalan atau temuan-temuan untuk kami buktikan. Kami belum mau menandatangani hasil Pilkada karena kami masih memiliki tahapan yang secara hukum masih diperbolehkan," terangnya.


Ia menghimbau seluruh tim relawan maupun dari pihak lainnya untuk tetap tenang, sabar dan tetap menjaga kondusifitas. 


"Mohon doa dari tim pendukung dan simpatisan agar proses gugatan ke MK nantinya dapat dikabulkan sekaligus dimenangkan," pungkasnya. [B-10]