Desak Undang-Undang Pro-Neolib Dicabut, EK LMND Kabupaten Bima Minta Distributor dan Pengecer Nakal Ditindak -->

Iklan Semua Halaman

.

Desak Undang-Undang Pro-Neolib Dicabut, EK LMND Kabupaten Bima Minta Distributor dan Pengecer Nakal Ditindak

Friday, January 29, 2021
Orasi Ketua EK LMND Kabupaten Bima, Firman saat Aksi Unjuk Rasa Massa LMND di Depan Kampus STKIP Taman Siswa Bima, Kamis (28/1/2021).


Bima, Berita11.com— Massa Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Kabupaten Bima menggelar aksi unjuk rasa di jalan negara Lintas Bima-Sumbawa di depan kampus STKIP Taman Siswa Bima, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Kamis (28/1/2021). Massa mendesak undang-undang proneolib serta regulasi turunannya dicabut.

Massa yang dikoordinir kader LMND, Wanuriati menyampaikan tujuh pokok tuntutan, yaitu meminta pencabutan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi karena dianggap proneolib.

Selain itu meminta transparansi alokasi APBN dan APBD untuk sektor pendidikan di Kabupaten Bima, meminta peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan sesuai alokasi anggaran 10% di sektor kesehatan di Kabupaten Bima, mendesak Dinas Pertanian agar mengevaluasi gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Bima, mendesak Dinas Pertanian agar mengevaluasi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Bima

“Mendesak Dinas Pertanian agar mengevaluasi distributor dan pengecer serta seret dan adili distributor dan pengecer yang menjual pupuk subisidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai dengan Permentan Nomor 49 Tahun 2020 dan menjual secara paketan,” desak Wanuriati dalam orasinya.

Ekskutif LMND Kabupaten Bima dan Ekom LMND STKIP Taman Siswa Bima meminta agar Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Bima dievaluasi dan meningkatkan kinerja.

Massa Aksi LMND Kabupaten Bima Menyandra Mobil Dinas Pemerintah Kabupaten Bima.

“Kaum kaum menghadapi persoalan kelangkaan pupuk yang masih terjepit dengan adanya praktik penjualan di atas HET dan penjualan pupuk secara paket. Persoalan pendidikan pun mengalami serupa, karena adanya aturan aturan proneolib, sektor pendidikan dan kesehatan pada hari ini seolah-olah diperdagangkan dan tidak pro terhadap kaum miskin,” kata Wanuriati.

Secara bergantian massa aksi menggelar orasi, di antaranya oleh Ketua Ekom LMND STKIP Taman Siswa Bima, Wanda. Massa juga sempat menyandra mobil dinas Pemkab Bima EA99X belasan menit.

Dalam orasinya, Ketua EK LMND Kabupaten Bima Firman mendesak pemerintah dan pihak berkaitan menanggapi tuntutan massa aksi.

“Hari ini kita tunjukan kepada pemerintah cara memimpin negara atas problem problem negara. Kita tidak takut terhadap kekuatan apapun. Sudah seharusnya negara hadir menjawab berbagai persoalan di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian,” tandasnya.

Dikatakannya, Pancasila adalah dasar dan cara pandang hidup negara, sehingga sudah seharusnya diterapkan dalam segala lini kehidupan. “Undang-undang tentang sistem pendidikan dan tentang perguruan tinggi tidak menjamin hak hak warga negara,” katanya.

Menurut dia, masih ada implementasi yang jomplang dalam penerapan system pendidikan. Hal itu dilihat dari terbatasnya akses pendidikan, yang mana disertai komersialisasi. “Negara harus hadir menjawab persoalan pendidikan hari ini. Pendidikan tinggi swasta dan negeri ada 440 lembaga pendidika yang belum terakreditasi. Bagaimana bobroknya pendidikan dilihat dari minatnya masyarakat terhadap pendidikan,” katanya.

Setelah puas menyampaikan orasinya, massa aksi membubarkan diri sekira pukul 13.00 Wita. [B-11]