Dikunjungi PBNW, Kajati Siap Sosialisasikan SK Kemenkumham -->

Iklan Semua Halaman

.

Dikunjungi PBNW, Kajati Siap Sosialisasikan SK Kemenkumham

Saturday, January 30, 2021
Foto Bersama PBNW Bersama Kajati NTB dalam Kunjungan di Kantor Kejaksaan Tinggi NTB, Jumat (29/1/2021).


Mataram, Berita11.com— Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) yang dipimpin Sekjend PBNW Prof. Dr H Fakhrurrazi melakukan kunjungan silaturahim ke kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB, Jumat (29/01). Rombongan PBNW ini diterima langsung Kepala Kejaksan Tinggi (Kajati) NTB, Tomo di ruang kerjanya.

Dalam kesempatan itu, Sekjend PBNW yang didampingi Ketua LEBAH NW Moh. Ikhwan SH menjelaskan soal keadaan organisasi terbesar di NTB, NW yang sudah tuntas soal hukum dan menyatu dalam SK Menkumham RI yang diterbitkan pada pertengahan 2020 lalu.

“Alhamdulillah NW sekarang sudah satu kepengurusan sesuai SK Kemenkumham yang mengesahkan hasil Muktamar ke 14 NW di Mataram yang dipimpin Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH Zainuddin Atsani,” ujarnya.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Sekjend PBNW, Kajati NTB memberikan aprersiasi atas kunjungan jajaran PBNW ke kantornya. Dia mengaku belum sempat bersilaturahim dengan Ketum PBNW Tuan Guru Bajang Zainuddin Atsani, karena terkendala tugas dan Covid-19.

“Kami dilantik tanggal 8 Desember 2020, dan langsung masuk, jadi belum sempat berkunjung,”katanya.

Soal perkara Hukum NW yang sudah tuntas, Kajati, mengakui bahwa lembaganya siap mengambil sikap dan posisi sesuai hukum on the track ( membela yang legal). Kejaksaan siap mengawal hukum yang telah ditetapkan oleh Kemenkumham. Kejaksaan pasti di garda terdepan dalam mengawal hukum yang sah secara legal yuridis termasuk terhadap legal NW.

“Maka saya menyatakan bahwa NW yang sah harus terus mensosialisasikan keputusan hukum dengan baik kepada masyarakat agar bisa memahami legalitas NW yang sah,”tandasnya.

“Saya berharap agar NW menjadi Satu seperti Kejati itu tetap satu dalam kebhinekaan.Tetap terus menggaungkan islah tentu sesuai dengan ketetapan organisasi NW yang berlaku,” sambungnya.

Lanjutnya, lambang NW sudah memiliki HKI, sehingga tentu siapa saja yang menggunakan lambang NW jika tidak ada rekomendasi dari yang menerima hak paten, maka bisa dipidanakan karena telah melakukan pelanggaran hukum.

“Saya ini netral, tapi jika persoalan hukum saya harus tegas sesuai aturan hukum,” tegas Tomo.

Kejaksaan NTB juga siap membangun kerjasama dengan PB NW dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum, sekaligus ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Kejaksaan Tinggi itu bukan lembaga yang ditakuti oleh masyarakat, namun disegani dan dicintai tentu dengan melakukan pendekatan pendekatan yuridis sekaligus sosiologis agar masyarakat lebih memahami tugas dan fungsi kejaksaan tinggi.

“Kejaksaan siap diajak oleh PBNW untuk bekerja sama dalam penyuluhan hukum dan kegiatan lainnya yang membawa manfaat bagi bangsa dan daerah,” ungkapnya.

Secara pribadi, kata Tomo, dirinya siap menjadi warga NW maupun menjadi pengurus NW di Provinsi Sumatra Utara.

”Saya bersedia kok jadi Ketua PWNW Sumatra Utara, kalau dipercaya,” tutupnya. [B-19]