Kasus Dilaporkan Dinilai Mandek, APPRA Dompu Adukan Kejari Dompu ke Kejati NTB -->

Iklan Semua Halaman

.

Kasus Dilaporkan Dinilai Mandek, APPRA Dompu Adukan Kejari Dompu ke Kejati NTB

Tuesday, January 12, 2021
Laporan pengaduan yang dilayangkan APPRA Dompu untuk Kejati NTB. Foto ist.


Dompu, Berita11.com - Lembaga Aliansi Pemuda Perjuangan Rakyat (APPRA) Kabupaten Dompu layangkan laporan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dengan Nomor 001/APPRA/DPU/ADUAN/XII/2020, Selasa (22/12/20) lalu.


Laporan yang dilayangkan dengan perihal pengaduan melalui jasa pengiriman JNE ini bertujuan untuk meminta Kejati NTB mengevaluasi kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu karena sejumlah kasus yang dilaporkan APPRA dinilai mandek bahkan tidak pernah tuntas.


Tak hanya Kejati NTB, APPRA juga bersurat ke Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia dalam waktu bersamaan.


Menurut Sekertaris APPRA Dompu Sadikin atau yang dikenal Sangaji Adil ini, proses penanganan kasus dugaan korupsi rumput laut yang dilaporkan sejak tahun 2018 lalu hingga sekarang belum juga ada titik terang.


"Kami menilai, Kejari Dompu tidak serius menangani kasus dugaan korupsi yang kami laporkan dengan kerugian negara lebih kurang Rp1 miliar sejak tahun 2015, 2016, dan 2017 belum lagi kasus lain," ungkap Sangaji Adil, Selasa (12/1/21) pagi.


Atas ketidakada keseriusan dalam penanganan itu, lanjut Sangaji Adil, APPRA melaporkan prihal tersebut dengan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per- 015/a/ja/07/2013 tentang perubahan atas peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-022/a/ja/03/2011 tentang penyelenggaraan pengawasan Aparat Kejaksaan Republik Indonesia.


"Penanganan kasus dugaan korupsi rumput laut cukup aneh, sampai menjadi konsumsi dan perhatian publik dan Kejari Dompu kami menduga tidak pernah melakukan penyelidikan dan penyidikan secara komperhensif di lapangan," bebernya.


Sebelumnya, APPRA telah melakukan respondensi terhadap sejumlah kelompok nelayan selaku penerima manfaat seperti di Desa Kwangko, Napa, dan Pekat.


Akan tetapi, kata Sangaji Adil, pihak Kejari Dompu tidak pernah turun ke lokasi guna meminta keterangan para nelayan selaku pihak pembudidaya rumput laut agar memastikan fakta yang sebenarnya di lapangan.


"Semoga Kejati NTB dan Kejagung RI menindak dengan tegas atas kelalaian tugas dan tanggung jawab serta ketidak jelasan proses penanganan kasus korupsi yang sudah tiga tahun kami laporkan ini, dan pihak Kejari Dompu mendapatkan sangsi secara hukum," pungkasnya.


Sementara, Kasi Intel Kejari Dompu Indra, SH saat dikonfirmasi Berita11.com via pesan WhatsApp, Selasa (12/1/21) pagi mengatakan, sebagai warga negara, siapapun berhak untuk mendapatkan suatu kebenaran, dan Kejari Dompu tentu sudah siapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan persoalan itu.


"Ya, memang kinerja kami yang menilai tentu pimpinan yang lebih tinggi, hak siapa saja mencari kebenaran, tentu kami juga sudah siapkan hal-hal yang berkaitan dengan itu," ujar Indra. [B-10]