Mega Proyek Rp30 Miliar Embung Tobang Disorot Warga sejak Awal Konstruksi -->

Iklan Semua Halaman

.

Mega Proyek Rp30 Miliar Embung Tobang Disorot Warga sejak Awal Konstruksi

Friday, January 1, 2021

Kepala Desa Seteluk Tengah, Jaya Putra Bersama Pelaksana Proyek Embung Tobang, Andi dan Petani di Desa Tobang Seteluk KSB sedang Membahas Permasalahan Berkaitan Proyek Embung Tobang. Foto B-14/ Berita11.com.


Seteluk, Berita11.com— Mega proyek pembangunan Embung Tobang Kabupaten Sumbawa Barat dengan anggaran Rp30 miliar lebih, menuai banyak persoalan sejak tahap awal konstuksi. Selain penggunaan material dari kawan hutan lindung, warga juga menyoal direksi keet di lokasi proyek tersebut.

Petani di Tobang KSB, Umar Usman mengungkapkan, proyek pembangunan Embung Tobang bermasalah mulai dari konstruksi, karena diduga tidak sesuai spek. Selain itu, menggunakan material yang diambil dari kawasan hutan lindung.

“Selain itu kami juga melihat di lapangan tidak adanya pembuatan direksi keet. Pengerjaan Embung tobang ini saya lihat bermasalah, konstruksi tidak sesuai spek, asal-asalan, mana tidak dibuat direksi keet, padahal harusnya ada,” katanya saat pertemuan dengan perusahan pelaksana proyek Embung Tobang di rumah Kepala Desa Seteluk Tengah, Kamis (31/12/2020).

Menurut dia, Kabupaten Sumbawa Barat memiliki program jambanisasi, tetapi pihak perusahaan tidak membuat jamban di lokasi proyek. “Inikan sudah salah, mana saya sering lihat pekerja dari Sumba mandi serta BAB di sungai mata ai (atas), kan kasian petani di bawah dapat air tercemar,” katanya.

Pemuda Seteluk, Mercy menyayangkan, pelaksanaan mega proyek Embung Tobang oleh PT SKS yang menggunakan anggaran besar tidak melibatkan warga lokal sebagai pekerja. 

“Kita sebagai masyarakat protes adanya proyek pembangunan embung yang biaya besar, tidak memberi kesejahteraan kepada masyarakat lokal. Pekerja dari luar, direksi keet, bahkan jamban saja tidak dibuat. Inikan program pemerintah tidak diindahkan,” katanya. 

Dia juga mengkritik sikap perusahaan konstruksi yang tidak transparan berkaitan dana respon sosial (social responsibility) sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lokal.

“Bahkan bisa dibilang tidak ada diberikan ke masyarakat dan ditutup-tutupi. Mewakili masyarakat tani dan masyarakat Seteluk, apabila perusahaan tidak menyelesaikan persoalan ini secepatnya, masyarakat akan bergerak dan menghentikan pengerjaan Embung Tobang,” katanya.

Pelaksana proyek Embung Tobang, Andi menjelaskan, berkaitan pengambilan material alam di kawasan hutan lindung dilakukan perusahaan atas dasar Izin pihak Dinas Pekerjaan Umum KSB.

Berkaitan Embung Tobang yang diprotes warga Tobang, menurutnya sudah sesuai gambar yang diberikan pihak Dinas Pekerjaan Umum KSB. ”Saya hanya pelaksana dari perusahaan. Jadi, saya hanya bekerja sesuai perintah yang diberikan PU KSB. Salah atau benar kami bekerja sesuai gambar yang diberikan Pak Marwoto selaku pihak PU,” katanya.

Disinggung dana CSR, dia mengisyaratkan akan menanyakan persoalan itu kepada perusahaan.

Pada pertemuan yang difasilitasi oleh Kepala Desa Seteluk Tengah tersebut, warga juga meminta pihak desa sebagai fasilitator secepatnya mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan konstruksi pelaksana proyek Embung Tobang, Dinas Pekerjaan Umum KSB, dan Kesatuan Pengamanan Hutan KSB untuk menjawab semua persoalan yang ditanyakan warga. [B-14]