Aksi di Depan Kantor BRI Woha, Massa FPPM Sorot Bantuan Pelaku Usaha Mikro -->

Iklan Semua Halaman

.

Aksi di Depan Kantor BRI Woha, Massa FPPM Sorot Bantuan Pelaku Usaha Mikro

Tuesday, February 23, 2021
Unjuk Rasa Massa Aksi FPPM di Depan Kantor BRI Tente Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Selasa (23/2/2021).


Bima, Berita11.com— Massa Front Persatuan Pemuda Menggugat (FPPM) yang dipimpin Gufran menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Selasa (23/2/2021) pagi. Massa menyorot dan menuding dugaan KKN dalam pelaksanaan Bantuan Presiden - Bantuan Pelaku Usaha Mikro (Banpres-BPUM) di Kabupaten Bima.

massa menyampaikan tiga pokok tuntutannya, di antaranya menyorot dugaan masalah dalam proses pencairan BPUM, menyorot dugaan pembuatan tabungan emas secara paksa oleh pihak Pegadaian. Massa juga mendesak Polres Bima mengatensi permasalahan tersebut.

“Pihak Bank BRI sebagai pelaksana dalam rangka mengelontori masyarakat yang berhak menerima bantuan BPUM, di Bank BRI Cabang Tente, telah terjadi persoalan yang besar yang di mana terjadi pungutan liar yang selalu menjadi sorotan masyarakat di Kabupaten Rima,” kata Korlap massa, Gufran dalam orasinya.

Dia juga menyorot akses informasi di BRI berkaitan penerima BPUM dan mekanisme pencairannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Udang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public.

“Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 49 Ayat (2) yaitu: meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka,” katanya.

Menjelang waktu zuhur, massa aksi dan Kapolsek Woha berkoordinasi berkaitan tuntutan massa aksi. Pihak BRI Tented an Pegadaian Tente kemudian menemui massa aksi.

Direktur BRI Tente, Hermansyah menyampaikan, berkaitan tuntutan massa aksi, bahwa BRI telah memiliki data. Adapun berkaitan pemblokiran penerima BPUM bukan kemauan pihaknya. Akan tetapi atas perintah instansi teknis di pemerintah.




“Saya hanya bisa menjelaskan sesuai dengan Tupoksi kami sini saja. Terima kasih juga pada teman-teman massa aksi karena Bank BRI besar karena kritikan. Saya tidak bisa menjelaskan lebih dari itu dan kapan ada waktu kalian, kami siap melayani untuk melakukan koordinasi,” katanya.

Hermansyah menyarankan agar massa aksi menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum jika tidak puas atas jawaban pihaknya.

Perwakilan Pengelola Pegadaian Tente, Elmi mengatakan, berkaitan tudingan tentang pungutan secara liar oleh massa aksi, pihaknya selaku lembaga penertib WO.

“Indikasi pungli adalah bahasa keliru dan dalam mengurus bahan, itu sesuai peraturan yang kami jalankan untuk bisa mengeluarkan uang dan uang Rp50 ribu, itu kami tidak memaksa dan satu karung buku hasil kerja kami masih ada di kantor kami dan jika ada nasabah yang diambil uangnya 300 itu akan masuk ke tabungan nasabah kami,” katanya.

Dia menegaskan, tidak ada pemaksaaan terhadap nasabah saat mengurus buku rekening. Nominalnya bervariasi. “Jika di atas Rp50 ribu, maka selebihnya itu akan masuk ke tabungan nasabah,” tandasnya.

Setelah mendengarkan penjelasan Kepala BRI Tente, perwakilan Pegadaian Tente, Babinsa dan Kapolsek, massa aksi membubarkan diri secara tertib sekira pukul 12.30 Wita. [B-12]