Antara RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMN Periode Sebelumnya dan RPJMD (Tak Ada Hal yang Rinci di RPJMD) -->

Iklan Semua Halaman

.

Antara RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMN Periode Sebelumnya dan RPJMD (Tak Ada Hal yang Rinci di RPJMD)

Tuesday, February 23, 2021
David, ST., MT


Oleh: David, ST., MT

Kepala Bidang Perencanaan Sosbud Bappeda & Litbang Kab. Dompu



Ada satu peristiwa yang berkategori sangat penting yang bisa saja luput dari perhatian kita para pemangku perencanaan, yakni momentum yang berlangsung di Kantor Presiden pada Hari Kamis sore tanggal 14 November 2019, atau hampir satu bulan lamanya pasca pelantikan Bapak Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 


Saat itu berlangsung Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin langsung oleh Presiden, dengan agenda sidang Pembahasan (Rancangan Awal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. 


Pada kesempatan tersebut, Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan yang memuat poin-poin yang tak hanya menyentil Dokumen RPJMN melainkan jua menohok ulu hati praktik perencanaan (pembangunan) secara umum. 


Hal ini menandakan Bapak Presiden memiliki pemahaman dan penguasaan masalah yang sangat mumpuni dengan visi yang sangat baik, yang bisa jadi lahir dari hasil evaluasi beliau terhadap periode pertama masa pemerintahan beliau sewaktu bersama Bapak H.M. Jusuf Kalla (Dokumen RPJMN 2015-2019). 


Apa yang menjadi hal substansi yang digarisbawahi dan dicetak tebal oleh Presiden tersebut, menurut Penulis, tak terlepas dari kepribadian Presiden Jokowi yang serba praktis dan tidak bertele-tele dan tidak menginginkan segala sesuatu dikonsep dan berlangsung secara bertele-tele, tiada fokus dan tanpa kejelasan.  


Presiden Jokowi menginginkan, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 bukan semata menjadi dokumen formalitas untuk menggugurkan kewajiban. 


Melainkan harus betul-betul menjadi panduan, menjadi rencana pemerintah, dalam melangkah ke depan menuju Indonesia maju.


Menurut Penulis, poin-poin penting yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut memiliki maqom AAAA, puncak pemikiran dari konsep dan praktek perencanaan pembangunan (nasional). 


Lebih istimewanya lagi, selama ini tidak pernah ada Kepala Negara dan pihak terkait lainnya yang memikirkan dan merisaukan tentang hal tersebut.


Mengingat betapa penting, excellent dan besarnya pengaruh poin-poin penyampaian Presiden Jokowi tersebut, maka Penulis mengutipkan saja semuanya, yakni sebagai berikut:


1. RPJMN harus memuat hal-hal yang jelas, harus jelas arahnya, harus jelas targetnya, harus jelas dampaknya kepada rakyat. Targetnya harus betul-betul terukur, dikalkulasi secara baik dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global sekarang ini;


2. Dokumen RJMN harus betul-betul memastikan adanya peta jalan (roadmap), yang menyajikan bagaimana cara mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Peta jalan tersebut mesti jelas, tahapannya seperti apa, rutenya apa saja, dan betul-betul realistis bisa dilakukan. Jangan abstrak, jangan normatif;


3. Presiden menunjuk contoh, misalnya, target pertumbuhan ekonomi juga harus dikalkulasi dengan baik dan juga disampaikan bagaimana strategi untuk mencapai target-target tersebut. Misalnya penurunan kemiskinan, targetnya harus jelas berapa persen harus turun dan dalam waktu berapa lama.


4. RPJMN juga harus memuat outcome, dampak, manfaat dari suatu program bagi rakyat. Dan parameter-parameter tersebut harus bisa diukur sehingga menjadi pegangan bersama yang bisa dimonitor, yang bisa dievaluasi secara bersama-sama;


5. Presiden menegaskan kembali, tidak ada visi misi menteri. Semua harus mengacu kepada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden-Wakil Presiden. Semuanya bisa melakukan sambung satu garis lurus dari pusat sampai ke daerah, dan dimulai dari RPJMN. Sambung ke sasaran pokok serta agenda prioritas nasional lalu sambung lagi ke rencana-rencana strategis dari setiap kementerian;


6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat menjadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di kementerian dengan yang tertuang di RPJMN dan visi misi Presiden dan Wakil Presiden;


7. Rancangan perencanaan yang dibuat harus betul-betul sambung dengan penganggaran, dan juga ter-delivered dengan baik oleh kementerian. Jangan sampai yang sudah direncanakan RPJMN berbeda dengan apa yang dikerjakan kementerian, dan juga berbeda dengan yang dianggarkan dengan kementerian keuangan, harus sambung semuanya. 


Oleh karena itu, kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan harus menjadi tangannya Presiden dalam memastikan RPJMN terwujud dalam rencana dalam anggaran kementerian-kementerian;


8. Sinergi antara lintas kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah harus dibangun bersama. Sehingga ada kesamaan gerak langkah, tidak melangkah sendiri-sendiri. Para menteri memperkuat pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan.;


9. Terakhir, sering kali Kita kaya dalam perencanaan tapi miskin dalam implementasi atau dalam eksekusi. Karena itu kendala proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi tekanan dalam rancangan RPJMN 2020-2024.


Sederet arahan di atas menjadi sesuatu yang tak terbantah dan sejatinya adalah perintah. Maka tidak ada pilihan lain bagi institusi penyusun Dokumen RPJMN, yakni institusi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selain lekas bergegas untuk menindaklanjutinya.


Semula, sebagai pedoman internal Bappenas di dalam menyusun rancangan RPJMN Tahun 2020-2024, telah tersedia Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, Tanggal 12 Juni 2019, Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 


Maka setelah dikritik secara lembut namun berasa sangat keras oleh Presiden sebagaimana diuraikan di atas, Bappenas segera bergerak cepat melakukan penyesuaian dan mereformulasi Rancangan Awal RPJMN yang telah mereka susun sebelumnya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 14 November 2019 tersebut. 


Lalu dengan bergegas, pada saat yang bersamaan, secara simultan juga melakukan revisi regulasi/pedoman penyusunan RPJMN yang telah ada sebelumnya, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 14 Januari 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.


Berdasarkan pedoman hasil revisi tersebut, terjadi perubahan anatomi Rancangan RPJMN Tahun 2020-2024 yang semula terdiri atas:


1. Strategi pembangunan nasional;

2. Kebijakan umum;

3. Program Prioritas Presiden (dijabarkan ke dalam isu strategis bersifat lintas;

kementerian/lembaga dan kewilayahan yang dilengkapi dengan indikasi sasaran nasional);

4. Kerangka Ekonomi Makro, yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal.

Berubah menjadi:


1. Strategi pembangunan nasional;

2. Kebijakal umum;

3. Proyek Prioritas Strategis (Mayor Project);

4. Program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga;

5. Arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan.

Lalu pada finalnya, penyajiannya menjadi:


1. Narasi RPJM Nasional Tahun 2020-2024, tercantum dalam Lampiran I;

2. Proyek Prioritas Strategis RPJM Nasional Tahun 2020- 2024, tercantum dalam Lampiran II;

3. Matrik Pembangunan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, tercantum dalam Lampiran III; dan

4. Arah Pembangunan Wilayah RPJM Nasional Tahun 2020- 2024, tercantum dalam Lampiran IV.

Jika Kita perhatikan uraian di atas, secara struktur, ada perubahan yang sangat mendasar dan mencolok, yakni munculnya elemen struktur baru dalam bangun RPJMN 2020-2024. 


Elemen struktur baru itu bernama Proyek Prioritas Strategis (Mayor Project). Inilah menu baru sebagai jawaban kongkrit dari Tim Penyusun RPJMN terhadap kritikan sekaligus perintah dari Presiden pada awal tulisan di atas. 


Secara struktur maupun secara substansi isi, menu Proyek Prioritas Strategis (Mayor Project) ini belum pernah muncul dalam RPJMN periode-periode pemerintahan terdahulu atau baru ada pada RPJMN Tahun 2020-2024 ini saja.


Proyek Prioritas Strategis (Mayor Project), Menurut Penulis, Proyek Prioritas Strategis (Mayor Project) ini, amatlah istimewa. Secara praktis dapat Kita pahami, Major Project adalah proyek yang diberi label paling prioritas di antara prioritas pembangunan lainnya yang hendak dituntaskan selama masa lima tahun ke depan. 


Dalam bahasa yang lebih canggih, Bappenas menjelaskan, bahwa secara konsep, Proyek Prioritas Strategis (Mayor Project) itu, disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan oleh masyarakat. 


Proyek-proyek yang pada akhirnya terpilih sebagai penghuni daftar Major Project  merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pada RPJMN Tahun 2020-2024 direncanakan terdapat 41 (Empat Puluh Satu) Major Project yang dirinci sampai dengan nama proyek berikut dengan target, lokasi dan instansi pelaksana/penanggungjawab yang jelas.


Bappenas menjelaskan lebih lanjut, bahwa dalam penyusunan dan pelaksanaannya, Major Project melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha. Major Project menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN tahunannya. 


Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah, Masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. 


Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (innovative financing) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Blended Finance, Green Finance serta Output Based Transfer/Hibah ke daerah. 


Di dalam pelaksanaannya, Major Project dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden.


Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. 


Selain itu, Major Project dapat menjadi alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dapat terus dipantau dan dikendalikan. 


Rincian Indikator Major Project memenuhi kaidah SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely). 


Jadi menurut Penulis, Major Project itu sebuah paket komplit, yang tak hanya fasih menyusun target dan rencana melainkan juga telah jauh memikirkan sampai ke potensi pendanaan dan bagaimana skema untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan. 


Sungguh, benar-benar menjadi salah satu pengejawantahan dari perintah Presiden Jokowi.


Di antara 41 (Empat Puluh Satu) Major Project dari RPJMN Tahun 2020 - 2024, sebagai contoh, Penulis menyebutkan 4 (empat) di antaranya, yakni sebagai berikut:


1. Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;


2. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting;


3. Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung;


4. KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta - Bandung).


Ke-41 Major Project tersebut disajikan dalam tabel yang praktis dengan baris dan kolom berisi latar belakang dari proyek; manfaat; lokasi; durasi; indikasi target dan pendanaan serta tahapan yang jelas; instansi pelaksana (kementerian/lembaga dll); high light proyek. 


Khusus untuk indikasi pendanaan dirincikan besar dan sumbernya. Sebagai contoh untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN), disebutkan bahwa selama 5 (lima) target pelaksanaannya, perkiraan biayanya sebesar 566,98 Triliun Rupiah, dengan proporsi sumber dari APBN  senilai Rp 91,29 Triliun Rupiah, dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar 252,46 Triliun dan dari Badan Usaha sejumlah 123,23 Triliun Rupiah.


Perubahan Mendasar Juga Menyasar Matriks Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga.


Di samping itu, secara substansi isi, ada yang begitu berbeda dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yang tidak pernah dimiliki oleh RPJMN periode-periode sebelumnya, yakni pada bagian struktur yang bernama MATRIKS PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024. 


Selama ini, sesuai pakem regulasi yang ada, dalam struktur Matriks Pembangunan Kementerian/Lembaga ataupun nama/istilah lain yang dipergunakan di dalam RPJMN periode sebelumnya, hanyalah berisi pedoman yang masih bersifat amat umum sekali.


Kolom pertama dari Matriks hanya berisi nama program dan kegiatan saja tanpa disertai breakdown, rincian kegiatan atau nama proyeknya apa beserta targetnya berapa. Jadi tidak akan pernah kita jumpai hal yang praktis dan detail.


Sebagai misal dapat Penulis kutipkan contoh substansi isi dari Matriks pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019 (saat itu bernama MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019) untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), yakni sebagai berikut:


Nama Program = Penyelenggaraan Jalan 

Nama Kegiatan = Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Nama Sasaran = Terlaksananya pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan nasional

Nama Indikator = Panjang jalan yang ditingkatkan (Km)

Besar Target Tahun 2015 = 1.544,7 Km; 2016 = 203,2 Km; 2017 = 410,1 Km; 2018 = 456,6 Km; 2019 = 457,4 Km

Total alokasi dana (selama 5 tahun) =  35.517,9 Milyar


Keadaan yang sangat jauh berbeda akan kita ketemukan dalam penyajian RPJMN tahun 2020-2024 pada elemen struktur MATRIKS PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024. 


Sebagai tindak lanjut dari kritik dan perintah Presiden pada bagian awal tulisan di atas, Matriks Pembangunan kali ini disusun lebih diperinci lagi. 


Jika semula pada Matriks RPJMN Tahun 2015-2019, sebagaimana kutipan contoh di atas, pada kolom pertama hanya berisi Program & Kegiatan, pada RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditambahkan entitas “Proyek” sehingga secara lengkap kolom pertama diberi nama atau berisi “Program/Kegiatan/Proyek”. 


Keberadaan “Proyek” inilah yang menjadi pembeda, karena langsung menyebut nama yang detail berikut keterangan lokasi dengan target yang terukur.  


Sebagai contoh dapat Penulis kutipkan substansi isi dari Matriks Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang berisi Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai berikut:


Program = Penyelenggaraan Jalan 

Kegiatan = Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional 

Proyek = Jalan Bypass BIL-Mandalika

Indikator = Panjang jalan yang dibangun, 

Target 2020 = 0 Km; 2021 = 17 Km; 2022 = 10 Km; 2023 = 11 Km; 2024 = 13 Km 

Indikasi Anggaran (selama 5 tahun) = 1393 Milyar


Maknanya apa?, Presiden Jokowi dan seharusnya Kita semua, tidak akan pernah dapat melihat hal yang praktis dan terperinci di dalam RPJMN periode pertama Pemerintahan Presiden Jokowi (bersama pak JK) alias RPJMN Tahun 2015-2019 dan juga pada periode pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya. 


Yang tersua, sesuai pakem penyusunannya, adalah, selama 5 tahun masa pemerintahan periode pertama Presiden Jokowi, bahwa pemerintah menargetkan akan melakukan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (melalui peningkatan struktur dengan pengaspalan, peningkatan kapasitas melalui pelebaran, dll) di beberapa wilayah, sebagai misal, sepanjang 203,2 Km pada tahun 2016. 


Hanya saja, Presiden dan Kita semua tidak akan pernah tahu, meski membolak-balik Dokumen RPJMN tersebut berkali-kali, kegiatan kongkretnya apa saja, nama ruas jalannya apa, lokasinya di provinsi/kabupaten/kota mana dan target penanganan tiap tahunnya berapa km. 


Hal yang praktis dan detail seperti itu baru akan kita ketemukan di dalam dokumen Rincian Kegiatan Lima Tahunan dari Kementerian terkait, yang dibuat terpisah untuk kebutuhan internal dan bukan menjadi bagian dari struktur RPJMN. 


Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian pun tidak akan kita jumpai karena pada prinsipnya Renstra itu sama dan serupa penyajiannya dengan RPJMN. Karena pada hakikatnya Renstra itu adalah RPJMNnya Kementerian, hanya saja namanya diganti menjadi Rencana Strategis.


Sebenarnya pola ini sangat tidak praktis, tidak selesai hanya dengan sekali membuka Dokumen RPJMN. Melainkan harus mencari dan membuka lagi dokumen lain yakni Rincian Kegiatan Lima Tahunan.


Seharusnya jika hendak mengusung kepraktisan, caranya adalah, boleh saja kita menganut pola RPJMN lama (sebelum RPJMN 2020-2024), dalam hal ini pola program/kegiatan saja beserta indikator kinerjanya, akan tetapi penyajiannya harus diteruskan sampai dengan me-breakdown rincian kegiatan/proyeknya sebagaimana pola RPJMN 2020-2024.


Pola RPJMN 2020 – 2024 akan “mengikat” kementerian dan menghindari kementerian untuk terlalu “berkreasi”. 


Karena secara tata kelola pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Jokowi pada bagian mula tulisan di atas, tidak ada yang namanya visi misi menteri dan semua harus mengacu kepada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. 


Dalam bahasa yang lebih sahaja, dapat ditegaskan bahwa tidak ada rencana kementerian yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan penerjemahan dari program presiden.


Penulis menilai, Matriks Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang berisi Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas Kementerian/Lembaga dari RPJMN Tahun 2020-2024, benar-benar telah menjelma menjadi salah satu wujud kongkrit pengejawantahan arahan Presiden Jokowi. 


Semua proyek dari berbagai sektor untuk masa lima tahun mendatang terpampang secara gamblang dan rinci. Penulis malah merasa kaget sewaktu membaca Matriks dari Kementerian PUPR  yang mencantumkan proyek Jembatan Lewamori yang direncanakan dibangun melintang di atas Teluk Bima telah masuk dalam program prioritas kementerian PUPR.


Jembatan Lewamori ditargetkan oleh Kementerian PUPR akan dibangun pada tahun 2024 dengan rencana kebutuhan dana sebesar 500  Milyar rupiah. 


Meskipun proyek ini bukanlah bagian dari Major Project nasional akan tetapi dengan masuknya proyek tersebut ke dalam program prioritas Kementerian PUPR, sudah menjadi hal yang sangat menggembirakan dan patut disyukuri terlebih oleh penerima manfaat dari kabupaten Bima, Kota Bima serta Kabupaten Dompu.


Lantas Bagaimanakah dengan RPJMD?

Antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), secara kasat mata seharusnya hanya berbeda pada huruf terakhir saja, yakni antara N dan D. 


Akan tetapi, rupanya tidak se sahaja itu. Ini berhubungan dengan spektrum Negara (Nasional) dan Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 


Ringkasnya dalam kehidupan bernegara, dalam tata kelola otonomi daerah, Daerah (D) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya, berada di bawah “binaan” Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 


Termasuk di dalamnya terkait dengan urusan perencanaan pembangunan daerah.


Meskipun menghulu pada referensi yang sama yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam tataran operasionalnya RPJMD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.


Jalan cerita antara Presiden Jokowi dengan RPJMN 2020-2024 sebagaimana diuraikan di atas, semestinya berlanjut hingga sampai kepada strata dokumen perencanaan pembangunan di bawahnya, dalam hal ini dokumen RPJMD, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. 


Toh tidak ada bedanya, karena bisa jadi para gubernur, bupati dan walikota jua memendam kegundahan yang sama atau menginginkan pola yang serupa. 


Di samping itu, publik pun, pasti lebih menginginkan sesuatu yang lebih informatif, detail, menjamin sebuah kepastian dan cukup hanya dengan sekali membuka sebuah dokumen yang sama.


Seharusnya pihak-pihak yang terkait dengan regulasi penyusunan RPJMD, bergegas bergerak cepat untuk melakukan penyesuaian sedemikian sehingga RPJMD dapat memuat substansi isi sebagaimana pola yang dikembangkan oleh RPJMN Tahun 2020-2024 di atas.


Bukankah RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota dalam penyusunannya harus mengacu kepada RPJMN?. 


Bisa jadi, pihak Kementerian Dalam Negeri butuh waktu untuk melakukan penyesuaian. Atau boleh jadi, jangan-jangan sedang atau sudah mulai berproses, wallahu alam.


Sebagai ujung cerita, RPJMD yang disusun oleh Kepala Daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 masih mengikuti pakem yang ada, tetap mengacu kepada regulasi yang masih berlaku, yakni Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. 


Untuk itu, tidak akan pernah Kita jumpai hal yang praktis dan detail dalam Dokumen RPJMD. 


Kita masih bermain dengan indikator kinerja yang bersiftat umum sebagaimana pakem selama ini, tanpa breakdown, tanpa rincian, tanpa sesuatu yang kongkrit, tanpa mayor project dan juga tanpa proyek prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).


Sebagai contoh penyajiannya, Penulis mengutip RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023, sebagaimana diuraikan di bawah ini:


A. Sub Bab 6.3 Program Pembangunan (Aslinya disajikan dalam bentuk matriks)

Misi 1 = NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah

Tujuan 2 = Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Sektor Unggulan

Sasaran 1 = Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar

Program = rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

Indikator Kinerja = Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

Target Indikator Kinerja di Tahun 2022 = 89,65%  (contoh)

Kebutuhan anggaran di tahun 2022 = Rp. 85.499.174.000,-

OPD Penanggung Jawab = Dinas PUPR


Penyajian yang serupa, akan Kita jumpai kembali ketika memperhatikan Bab VII RPJMD Provinsi NTB Tabhun 2019-2023 pada bagian Tabel 7-2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi NTB Tahun 2019-2023, dengan substansi isi sebagai berikut:


Bidang Urusan Pemerintahan = PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Nama Dinas = Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nama Program = Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

Indikator Kinerja = Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

Target Indikator Kinerja di Tahun 2022 = 89,65%  (contoh)

Kebutuhan anggaran di tahun 2022 = Rp. 85.499.174.000,-


Mencermati kedua contoh penyajian di atas, maka yang nampak hanyalah Indikator Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi, misal pada tahun 2022 yang ditargetkan dapat mencapai sebesar 89,65%. Sedangkan cara untuk mewujudkan target tersebut tidak tersaji. 


Rincian nama ruas jalan, kabupaten/kota yang menjadi lokasi proyek tidak akan pernah kita ketemukan.


Begitupun dalam sektor/bidang yang lainnya, tidak akan kelihatan rincian kegiatan/proyek sekolah, puskesmas, bendungan, saluran irigasi, perpipaan air bersih, gedung, pelatihan apa saja, dll yang menjadi prioritas penanganan OPD lima tahun ke depan.


Sebenarnya, dalam pola Matriks RPJMN sebelum periode RPJMN Tahun 2020-2024 dan juga pola RPJMD, nilai indikator kinerja sebagaimana dijabarkan dalam contoh di atas, bukanlah angka hasil sulap atau tiba-tiba muncul secara seketika. 


Secara konsep, nilai tersebut merupakan hasil dari perhitungan dan perencanaan yang matang.

Adapun tahapan ringkas dari perhitungan dan perencanaan tersebut, adalah sebagai berikut:


1. OPD menyusun rencana rincian kegiatan/proyek prioritas lima tahunan yang berisi detail proyek per tahunnya lengkap dengan lokasi kebutuhan anggaran dan juga potensi sumber anggaran (misal dan DAK Fisik dll).


Penentuan prioritas per tahunnya diperhitungkan sedemikian rupa dan bila perlu menggunakan alat analisis tertentu, dengan memperhatikan potensi ketersediaan anggaran di masa mendatang, misalnya trend alokasi dana DAK Fisik, dll.


2. Kemudian ditransformasi dan dikonversi ke dalam nilai Indikator Kinerja.


3. Lalu dimasukkan ke dalam Rancangan Renstra OPD (teknokratis)


4. Jika terdapat Major Project Kepala Daerah, maka Rancangan Renstra OPD tersebut tinggal disesuaikan, dengan terlebih dahulu menambah nama proyek ke dalam Rincian Kegiatan/Proyek Limatahunan sebagaimana poin 1. di atas (dalam pakem/regulasi, tahapan ini dilakukan pada saat penyelarasan antara Rancangan Renstra Teknokratis dengan Rancangan Awal RPJMD yang telah diintegrasikan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang baru saja dilantik, tentu saja setelah melewati proses politik, partisipatif dan asistensi kepada pemerintah atasan sesuai ketentuan regulasi).


5. Rancangan Akhir Renstra OPD dan RPJMD (Tentu saja setelah melewati proses politik, partisipatif dan asistensi kepada pemerintah atasan sesuai ketentuan regulasi).


Secara matematis, substansi tahapan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:


1. Sebagai misal OPD Dinas PUPR menyusun Rincian Kegiatan/Proyek Limatahunan penanganan Jalan Kabupaten (Tahun 2022-2026) yang realistis, dengan mempertimbangkan trend alokasi DAK Fisik, sbb:


Tahun 2022

Ruas Jalan A = 10 Km

Ruas Jalan B = 15 Km

Ruas Jalan C = 5 Km

Total penanganan pada tahun 2022 = 30 Km.

Begitupun untuk tahun 2023 s.d 2026 diuraikan nama proyek dan targetnya.


2. Jika Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten pada akhir tahun 2021, tercatat sebesar 50% (500 Km dalam kondisi baik & sedang dari 1000 Km total panjang jalan kabupaten). Maka, penanganan Jalan Kabupaten sepanjang 30 Km pada tahun 2022 akan memberikan sumbangsih terhadap meningkatnya Indikator Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten pada tahun 2022 menjadi sebesar = (500+30)/1000*100% =  53%, atau naik sebesar 3% dari tahun 2021. Begitupun untuk tahun 2023 s.d 2026, target indikator kinerjanya merupakan hasil perhitungan dari jumlah proyek yang ditangani pada tahun yang bersangkutan.


3. Jika Kepala Daerah bersama Bappeda telah menyusun rancangan Mayor Project sesuai visi, misi, program dan janji kampanye serta kemampuan pendanaan daerah, dan kebetulan salah satu prioritas tahun 2022 adalah Ruas Jalan D sepanjang 20 Km, maka, Bappeda akan mengintegrasikan dan menyelaraskan hal ini dengan Dinas PUPR. 


Sedemikian sehingga Rincian Kegiatan/Proyek Limatahunan akan mengalami  penyesuaian dengan menambahkan Ruas Jalan D pada prioritas tahun 2022. Maka, penanganan Jalan Kabupaten sepanjang 30 + 20 Km pada tahun 2022 akan memberikan sumbangsih terhadap meningkatnya Indikator Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten pada tahun 2022 menjadi sebesar = (500+30+20)/1000*100% =  55%, atau naik sebesar 5% dari tahun 2021.


4. Penyajian akhir dalam Renstra OPD dan juga Rancangan Akhir RPJMD menjadi (aslinya dalam bentuk matriks), sebagai berikut:


Nama Indikator Kinerja = Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

Target Tahun 2022 = 55%

Target Tahun 2023 = 65%

Target Tahun 2024 = 75%

Target Tahun 2025 = 85%

Target Tahun 2026 = 95%


Jadi untuk mendapatkan nilai Indikator Kinerja yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang diembannya, OPD – OPD harus menyusun rincian kegiatan/proyek limatahunan dan mengarsipkannya dengan baik. Sejatinya, secara substansi rincian kegiatan/proyek limatahunan tersebut merupakan penjabaran/perincian dari RPJMD meskipun bukanlah bagian dari anatomi RPJMD.

RPJMD Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 sedang berada tahapan penyelesaian Rancangan Teknokratis RPJMD. 


Rancangan Teknokratik RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang memuat Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah; Perumusan Gambaran Keuangan Daerah; Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah; Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya; dan Perumusan Isu Strategis Daerah. 


Praktisnya adalah, Rancangan Teknokratik RPJMD merupakan gambaran kondisi eksisting daerah dengan permasalahan yang dihadapi saat ini serta isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan.


Dokumen ini disusun, murni dari sudut pandang Pemerintah Daerah/Birokrasi yang dipotret pada saat sekarang ini untuk menambah khasanah Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilantik sehingga lebih memahami kondisi 0% dari Kabupaten Dompu. 


Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021-2026 dikoordinir oleh Bappeda & Litbang Kabupaten Dompu dengan tenggat waktu penyelesaian paling lambat sebelum pelantikan Bupati & Wakil Bupati terpilih. 


Langkah selanjutnya, yang merupakan salah satu titik kritis selama penyusunan RPJMD adalah  Penyusunan Rancangan Awal RPJMD yang dimulai semenjak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. 


Penyusunan Rancangan Awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih (pengintegrasian).


Walaupun jalan cerita antara Presiden Jokowi dengan RPJMN 2020-2024 sebagaimana diuraikan di atas, tak sampai berlanjut dan berujung sampai kepada RPJMD, akan tetapi para pemangku perencanaan pembangunan daerah dan pihak terkait lainnya, setidaknya dapat mengambil spirit dan memetik substansi dari kritik, saran dan perintah presiden tersebut. 


Sekedar untuk menambahkan, Penulis bermaksud menyampaikan sebuah adagium klasik dalam ilmu perencanaan, bahwa perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mudah dilaksanakan dan cepat diwujudkan. 


Jangan sampai kita memasang target indikator kinerja yang ketinggian, nan tiada tergapai. RPJMD Tahun 2021-2026 haruslah membumi, di samping karena kapasitas fiskal yang amat terbatas, jua karena pandemi Covid-19 yang entah kapan akan berlalu dari muka bumi ini.


Mengingat waktu yang terbatas, maka proses di OPD maupun di Bappeda & Litbang Kabupaten Dompu harus berpacu dengan waktu oleh karena tidak saja untuk kepentingan RPJMD 2021-2026 akan tetapi juga untuk penyusunan RKPD Tahun 2022. 


Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 disusun secara simultan bersamaan waktunya dengan penyusunan Dokumen RPJMD. Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri RI Nomor 640/16/SJ Tanggal 4 Januari 2021, Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020, disebutkan bahwa RKPD tahun 2022 merupakan RKPD Pertama yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih hasil pilkada serentak tahun 2020.


Walaupun pasangan  AKJ-Syah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dompu pada awal tahun 2021 oleh karena proses perencanaan pembangunan tahunan daerah itu telah mulai berlangsung semenjak 1 (satu) tahun sebelumnya (n-1).


Maka dokumen perencanaan daerah sampai dengan APBD Tahun 2021, yang disusun semenjak tahun 2020, secara otomatis belum disusun berdasarkan visi, misi dan program pemerintahan AKJ-Syah. Pun demikian, meskipun RPJMD Tahun 2021-2026 sekarang ini masih dalam proses penyusunan dengan tenggat waktu penetapan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih (diperkirakan akan rampung dan ditetapkan paling lama pada bulan September 2021).


Akan tetapi, berdasarkan Surat Mendagri RI di atas, bahwa visi Dompu Mashur berikut misi dan program yang diusung oleh Pemerintahan AKJ-Syah, untuk pertama kalinya harus dapat dituangkan, dijabarkan dan diimplementasikan dengan baik dan realistis dalam RKPD tahun 2022.


Untuk pendalaman hal-hal teknis yang terkait dengan RPJMD Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 akan Penulis kupas pada tulisan yang akan datang. Sampai Jumpa dan Terima kasih.