Gedor DPRD dan Dinas Pertanian, LMND dan SMI Desak Penyelesaian Masalah Petani -->

Iklan Semua Halaman

.

Gedor DPRD dan Dinas Pertanian, LMND dan SMI Desak Penyelesaian Masalah Petani

Wednesday, February 3, 2021
Massa Aksi LMND Kota Bima, EK LMND Kabupaten Bima, SMI dan Sejumlah Elemen lain Mendengar Penjelasan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bima. Foto B-12/ Berita11.com.



Kota Bima, Berita11.com— Massa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Bima yang dipimpin Bambang dan massa Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) yang dipimpin Sahrul Ramadan menggelar unjuk rasa di depan Dinas Pertanian Kabupaten Bima, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bima dan di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima di Jalan Gatot Soebroto, Rabu (3/2/2021) siang.

Massa SMI,  LMND  dan sejumlah OKP lain yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bima Menggugat menyampaikan tujuh pokok tuntutan,yaitu meminta pencabutan usaha pengecer nakal, segera memberi sanksi pada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pepstisida (KP3), mendesak Dinas Pertanian mengevaluasi distributor dan pengecer yang menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET), mendesak pemerintah membuat Perda standardisasi harga petani, memberi pendidikan pertanian bagi petani.

Selain itu, mendesak penegasan sistem pengawasan distribusi, mendesak pemerintah memberbarui dan menvalidasi data RDKK tahun 2021, membangun BUMD untuk sektor pertanian, memperjelas keberadaan PD Wawo, mendesak pemerintah daerah mengevaluasi kebutuhan petani, memperjelas keberadaan dan pendistribudian pupuk subsidi serta menetapkan standarisasi harga obat obatan, pestisida dan subsidi pupuk berkualitas untuk petani.

Selain SMI dan Eksekutif LMND Kota Bima, massa Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bima Menggugat juga terdiri dari Eksekutif LMND Kabupaten Bima, EKom LMND STKIP Taman Siswa Bima, IMS, ULC, GEPERMA dan POMSTIE.

Setelah tiba di depan gedung DPRD Kabupaten Bima, massa melakukan orasi secara bergantian.

“Berangkat dari persoalan yang terjadi di Kabupaten Bima terkait masalah pertanian yang di mana kami meminta pertanggungjawaban dari pemerintah atas tidak terkocernya kebutuhan pangan pertanian, agar segera mengambil tindakan untuk melakukan proteksi harga pasar baik itu dengan cara melibatkan Bulog, Dinas Pertanian Disperindag,” desak Bambang.

Dikatakannya, penyerapan langsung hasil produksi pertanian maupun dengan memberi subsidi kepada pelaku pasar penting agar nilai jal jagung dengan kadar air 17% atau jagung kering mampu menembus angka Rp5.000/Kg.

“Sebab biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam memproduksi komoditas jagung sangat tinggi. Dalam 1 hektar lahan petani jagung paling sedikit mengeluarkan biaya dari pra sampai paska panen di angka Rp21.428.000,” katanya.

Menurutnya, harga bibit jagung yang mahal yaitu Rp100.000 /kg dalam 1 hektar lahan. Selain itu, petani membutuhkan 20 kg bibit jagung, sehingga berarti saat pengadaan bibit saja petani sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp2 juta. Petani tidak menggunakan bibit bantuan dari pemerintah, karena kualitas bibitnya tidak layak tanam.

“Harga penjualan pupuk yang melebihi HET yang sudah ditetentukan dan mempengaruhi jumlah pengeluaran petani,” katanya.




Dia mengatakan, tidak adanya proteksi harga pertanian yang layak dari pemerintah sehingga petani merasa dirugikan. Belum lagi ditambah persoalan permainan harga yang dilakukan oleh pengusaha jagung, sehingga nilai jual jagung merosot tajam.

“Harga jual jagung di tingkatan petani tidak sesuai dengan biaya produksi petani, sehingga banyak petani terjerat hutang dan kredit macet di bank (kredit usaha rakyat/KUR) dan tidak ada konpensasi dari pemerintah akibat kredit macet tersebut. BULOG tidak menyerap semua komoditas pertanian,” ujarnya.

Sekertaris DPRD Kabupaten Bima, Ishaka SH yang menemui massa aksi memberi penjelasan bahwa saat ini pimpinan dan aggota DPRD sedang di Jakarta berkaitan empat rancangan Perda.

“Terkait dengan tuntuan adik-adik terkait dengan Komisi II, saat ini Komisi II bersama para pimpinan dan anggota DPRD sedang menyelesaikan Rapersa di Jakarta,” katanya.

Mantan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bima ini mengisyaratkan, seluruh tuntutan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bima. “Adik-adik agar membuat surat kembali untuk mengagendakan kembali,” katanya.

Puas menggelar orasi di depan DPRD Kabupaten Bima di Jalan Gatot Soebroto, massa aksi berpindah ke Dinas Pertanian Kabupaten Bima. Saat di kantor ini, massa aksi menyampaikan tuntutan yang sama.

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bima, Ir M Nasir yang menemui massa aksi menjelaskan, pihaknya sepakat jika ada pengecer nakal segera ditangkap. Adapun berkaitan pencabutan izin pengecer bukan kewenangan Dinas Pertanian, melainkan wewenang distributor.

“Terkait pemecatan KP3 bukan wewenang kami dan hal tersebut kami akan sampaikan persoalan ini ke pimpinan kami. Kami sebenarnya sudah muak apa yang dilakukan para pengecer dan distributor pupuk, kenapa harus ada kelangkaan pupuk setiap tahun,” katanya.

Menurutnya, tugas pihaknya hanya menyediakan pupuk 40 ribu ton per tahun. “Banyak dimensi yang dilakukan terkait pengadaan pupuk dengan keterbatasan anggaran. Kami saat ini sedang memproses validasi di sistim kami dan kami setiap tahunnya memberikan bantuan kepada kelompok tani, tetapi jarang terekspos,” katanya.

Adapun berkaitan pengadaan pestisida bersubsidi, pemerintah daerah tidak mampu memberi subisidi tersebut dan merupakan wewenang pemeritah pusat.

Usai mendengar penjelasan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bima, massa aksi meninggalkan kantor OPD setempat. Massa kemudian menutup ruas jalan di perempatan Gunung Dua Kota Bima. Terjadi bentrok antara massa aksi dengan massa aksi saat pembubaran. Dua anggota massa aksi diamankan dan dibawa ke Mako Polres Bima. [B-12]