HMI Mataram Desak Empat IRT dan Dua Balita yang Ditahan segera Dibebaskan -->

Iklan Semua Halaman

.

HMI Mataram Desak Empat IRT dan Dua Balita yang Ditahan segera Dibebaskan

Sunday, February 21, 2021
Ketua HMI (MPO) Cabang Mataram, Eko Saputra. Foto Ist.


Mataram, Berita11.com— Penahanan terhadap empat ibu rumah tangga (IRT) bersama dua Balita dianggap menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketua Umum HMI (MPO) Cabang Mataram Eko Saputra menilai, penahanan terhadap ibu-ibu dan dua Balita tersebut merupakan wujud nyata hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Menurutnya, hal itu bertolak belakang dengan motto Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yaitu moto presisinya (prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan).

“Oleh karena itu atas nama Ketua Umum HMI Cabang Mataram, saya meminta dengan tegas kepada APH dalam hal ini Kejati NTB khususnya Kejari Loteng, Kapolda hingga jajaran ke bawahnya untuk membebaskan mereka dari tahanan,” tegas Eko di Mataram, Sabtu (20/02/2021).

Eko menambahkan, jika tidak dibebaskan dan tidak ada yang mau menjadi penjamin atas pembebasan mereka, maka dirinya dan seluruh kader HMI se-Cabang Mataram bersedia menjadi jaminan.

“Bila perlu saya sendiri yang ditahan untuk menangguhkan penahanan mereka,” tegas Eko yang baru saja terpilih sebagai Ketua Umum HMI Cabang Mataram ini.

Diketahui, penahanan atas empat ibu rumah tangga dan dua Balita asal Desa Wajegeseng Kecamatan Kopang tersebut diduga karena melakukan perusakan terhadap gedung milik pengusaha tembakau.

Mereka diancam pasal 170 KUHP Yaar 1 dengan ancaman pidana selama 5-7 tahun penjara.

Sebelumnya diberitakan, Kasi Intel Kejari Loteng Catur Hidayat Putra, menjelaskan, keterangan dari Polres Loteng bahwa kedua belah pihak sudah dimediasi. Tetapi, tidak menemukan kata sepakat atau tidak mau berdamai.

Di satu sisi, Vidya, Jaksa Fungsional Kejari Loteng menyampaikan, telah menyarankan agar keempat IRT itu tidak ditahan dan menyarankan untuk dibuatkan penangguhan penahanan dengan jaminan kepala desa atau BPD setempat atau salah suami dari terdakwa. Akan tetapi, sampai batas jam kerja belum ada satu pun yang datang sebagai jaminan.

“Karena tidak ada yang mengajukan penangguhan, iya kami melakukan penahanan,” ujar Vidya

Terpisah Kasat Reskrim AKP I Putu Agus Indra Permana menjelaskan, kedua belah pihak sudah diberikan ruang mediasi tetapi tidak ada titik temu.

“Mohon maaf karena persoalan ini sudah di tangani Kejari Loteng, jadi saya tidak berani berkomentar terlalu jauh, intinya mereka sudah diberikan ruang mediasi,” tutupnya.

Adapun empat IRT yang ditahan itu yakni, Nurul Hidayah (38), Martini (22), Fatimah (38) dan Hultiah (40). Mereka merupakan warga Dusun Eat Nyiur Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Loteng dan mereka ini diancam pasal 170 KUHP ayat 1, ancaman pidana 5-7 tahun kurungan penjara.

Pada bagian lain, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Humas Polda NTB), Komisaris Besar Polsi, Artanto S.I.K M.Si menyatakan, tak ingin kasus tersebut menjadi bola liar, yang menggelinding, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kombes Pol. Artanto menegaskan, pihak Polres Lombok Tengah yang menerima laporan kasus perusakan sesuai Pasal 170 KUHP itu, telah melakukan proses hukum sesuai prosedur.

“Pihak Polres Lombok Tengah telah melakukan lebih dari dua kali mediasi keduabelah pihak untuk penyelesaiannya, namun tidak ada titik temu dan kesepakatan, kemudian penyidik melanjutkan proses penyidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ungkapnya melalui press release yang diterima Redaksi Berita11.com, Minggu (21/2/2021).

Ditegaskannya, selama proses penyidikan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian tidak pernah melakukan penahanan empat IRT itu, sehingga, Polres Lombok Tengah melanjutkan laporan menjadi berkas perkara.

Setelah dinyatakan P21 atau lengkap, berkas tersebut diserahkan atau dilimpahkan penanganannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya.

“Jadi, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada penahanan selama proses hukum yang dilakukan Polres Lombok Tengah,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat (OMS), organisasi profesi, gabungan tim advokat memberikan dukungan dan pendampingan kepada empat IRT yang ditahan. Dukungan moral juga disampaikan Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah dengan menyampaikan kesediaan menjadi penjamin atas penahanan empat IRT dan dua Balita dalam kasus tersebut.

Diinformasikan, empat IRT itu akan ditangguhkan penahanannya pada Senin (22/2/2021). [B-26/ B-11]