Maman: Raperda Pajak dan Retribusi Kabupaten Bima Terhambat Omnibus Law -->

Iklan Semua Halaman

.

Maman: Raperda Pajak dan Retribusi Kabupaten Bima Terhambat Omnibus Law

Tuesday, February 9, 2021
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminurllah SE. Foto B-12/ Berita11.com.



Bima, Berita11.com— Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima menggenjot sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) termasuk inisiatif legislatif maupun usulan eksekutif, di antaranya Raperda Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminurllah SE menjelaskan, salah satu Raperda yang tengah digenjot pemerintah daerah dan legislatif tentang pajak dan retribusi daerah. Namun dalam perkembangannya, Raperda tersebut terhambat Undang-Undang Omnibus Law yang belum memiliki regulasi turunan berupa peraturan pemerintah.

“Kaitan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah karena lahirnya Undang-Undang Omnibus Law, jadi akan menghambat juga, karena masih menunggu PP dari UU Omnibus Law,” ujar Aminurllah di Sekretariat DPRD Kabupaten Bima, Selasa (9/2/2021).

Soal apakah Raperda tersebut akan berlanjut atau tidak, menurut Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Bima ini, pembahasan tersebut bisa saja berlanjut dengan berpedoman undang-undang lama yakni UU Nomor 28 Tahun 2009, tinggal nilai atau tarif pajak dan retribusi daerah menyesuaikan perkembangan atau kondisi.

“Masalah tarif melihat perkembangan yang ada, untuk retribusinya tetap berlanjut, tetapi pada minggu ini, masalah Raperda Pajak dan Retribusi akan dikonsultasikan di Biro Hukum Pemrov NTB maupun Kemenkum Ham di Provinsi NTB. Kalau Raperda Kependudukan hari Jumat kami akan melakukan paripurna,” ujar pria yang akrab disapa Maman ini.

Menurut dia, Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang diusulkan Komisi II DPRD Kabupaten Bima karena telah ada Permendagri sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dari sejumlah Raperda inisiatif legislatif dan usulan pemerintah daerah, satu di antaranya telah selesai dan tinggal menunggu paripurna DPRD yang rencananya akan dilaksanakan pada Kamis, 11 Februari 2021.

“Sedangkan dua Raperda masalah penyertaan modal dengan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah sedang di tingkat pembahasan dan konsultasi,” ujar pria asal Sape ini. [B-12]