Wali Kota Bima Sesalkan Pemutusan Air oleh PDAM Bima -->

Iklan Semua Halaman

.

Wali Kota Bima Sesalkan Pemutusan Air oleh PDAM Bima

Wednesday, February 24, 2021



Kota Bima, Berita11.com-- Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi SE menyesalkan penghentian air kepada pelanggan di Kota Bima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bima.


"Sy walikota Bima sangat menyesalkan atas pemberhentian oleh pdam air yg ada dikota Bima mengingat banyak sekali kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung PDAM dalam saluran SR yg selama ini tidak aktif, " kata Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi melalui whatshaap group, Rabu (24/2/2021) malam.


Dikatakannya, sebagian besar saluran air di wilayah Kota Bima sudah dibenahi Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, sehingga masyarakat mulai ada yang melakukan pembayaran kepada PDAM.


"kepercayaan masyarakat kota terhadap PDAM  ini yg harus dijaga dan sy meminta kepada PDAM untuk segera membuka kembali saluran2 yg ada," ujarnya sebagaimana dikutip Berita11.com di WAG.


Sebelumnya, seperti dilansir Berita11.com, Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bima, H Hairuddin ST MT menyebut, karyawan PDAM Bima belum menerima gaji selama 28 bulan, bukan 26 bulan sebagaimana yang disampaikan para karyawan tersebut saat aksi “menggeruduk” kantor Bupati Bima, Selasa (23/2/2021) siang.


“Saat saya mereka masuk menjadi Dirut pada tahun 2018, mereka sudah tidak digaji 19 bulan dan selama saya menjadi direktur hingga sekarang sudah 9 bulan, sehingga totalnya sudah 28 bulan kalau menurut saya. Mereka sudah 28 bulan belum menerima gaji,” kata mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bima itu, saat dihubungi Berita11.com melalui sambungan nomor telepon selularnya, Selasa (23/2/2021) sore.


Diungkapkan Hairuddin, akibat persoalan itu, enam karyawan PDAM Bima digugat cerai oleh istrinya. Bahkan satu orang di antaranya digugat setelah istrinya baru melahirkan anak, karena tidak tahan dengan kondisi ekonomi.


Kendati tidak menerima gaji selama lebih dari dua tahun, menurut Hairuddin, karyawan PDAM Bima tetap sigap masuk kerja dan melaksanakan kewajibannya. Namun demikian, dia tidak mengetahui cara para karyawan itu memenuhi kebutuhan hidup selama lebih dari dua tahun.


Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini (Perkim) Kabupaten Bima ini menyebut, total karyawan PDAM Bima sebanyak 146 orang.


“Mereka datang ke kantor Bupati Bima menanyakan hak dan kelanjutan PDAM Bima, apakah PDAM Bima itu masih mau dilanjutkan atau dibubarkan. Teman teman karyawan sudah bosan dengan urusan jangka panjang PDAM dan janji janji. Tidak mau mendengar lagi iming-iming. Mereka ini sudah terdesak, hati-hati saja, sewaktu-waktuu bisa menggigit,” katanya.


Apakah aksi geruduk puluhan karyawan PDAM Bima ke kantor Bupati Bima dalam rangka unjuk kekuatan dan menekan agar legislatif segera menyetujui peraturan daerah (Perda) penyertaan modal bagi perusahaan daerah (Perumda), termasuk di antaranya PDAM Bima? “Tidak, itu murni aksi spontanitas. Mereka sempat menyampaikan kepada saya, saya bilang saya yang tanggung jawab,” ujar Hairuddin.


Menurut alumnus UNDIP Semarang ini, PDAM Bima berbeda jauh dengan PD Wawo, karena sifatnya PD Wawo hanya berjualan barang, sedangkan PDAM memberi pelayanan kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih, sehingga legislatif harus melihat permasalahan itu dalam konteks yang berbeda. “PDAM dibentuk atas dasar undang-undang, bukan akta notaris, maka harusnya dibantu oleh pemerintah, karena tanggung jawabnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemda hingga pemerintah kelurahan seharusnya membantu,” katanya.


Dikatakannya, PDAM memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi sosial yang termasuk di dalamnya menstabilkan harga pasaran air. Jika PDAM dihapus, maka tidak ada lagi yang dapat melarang perusahaan air kemasan menjual dengan harga air tanpa batas. Selain itu memiliki fungsi bisnis dan fungsi kontribusi (pendapatan asli daerah/ PAD).


“Saya ditugaskan dari tahun Agustus 2018, menyelamatkan masalah PDAM di hutan belantara dengan modal satu batang korek api. Ibarat bus yang tidak memiliki ban dan sudah tidak ada supir yang mau membawa bus tersebut. Ada asset rongsokan,” katanya.


Selain masalah gaji puluhan bulan yang belum diterima karyawan, Hairuddin juga mengungkapkan sejumlah persoalan “kesehatan” PDAM Bima di antaranya menyangkut jaringan pipa air PDAM yang terganggu pasca penanganan banjir bandang di Kota Bima pada tahun 2016 dan awal tahun 2017 lalu, khususnya di sekitar jembatan Penatoi dan jembatan Padolo Kota Bima. Berkaitan permasalahan itu, pihaknya telah menyampaikan gugatan kepada Kementerian PUPR dan dijanjikan akan diperbaiki pada tahun 2021, namun hingga kini perbaikan itu tak kunjung dilakukan.


Pada sisi lain, PDAM Bima juga tak berani melakukan penagihan pelayanan kepada konsumen, karena nyaris seluruh rumah pelanggan tidak lagi memiliki pencatat air (water meter). Belum lagi persoalan pipa jaringan milik PDAM Bima.


PDAM dipermainkan oleh legislatif melalui usulan Perda Penyertaan Modal karena PDAM Bima dianggap tidak memberikan kontribusi PAD. Pada tahun 2019, PDAM tidak mendapatkan suntikan anggaran karena alasan pemerintah diusul melalui Perda Penyertaan Modal. Sementara pada saat pengajuan Perda Penyertaan Modal kepada PDAM pada tahun 2020, pihak legislatif tidak menyetujuinya karena DPRD melihat ada potensi dana miliaran rupiah dapat digunakan Dirut PDAM Bima untuk kepentingan Pilkada mendukung calon incumbent pada Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020.


“Padahal itu terlalu jauh dan liar. Menggunakan anggaran tak sesederhana itu. Kalau kita disinggung soal PAD. Setiap tahun (dana) aspirasi DPRD Rp45 miliar, lalu berapa PAD-nya untuk rakyat? Timbal baliknya untuk pemerintah,” tanya H Hairuddin.


Persoalan lain yang hadapi PDAM Bima ungkapnya, sebelum bencana banjir bandang di Kota Bima, jumlah pelanggan PDAM 13.000 orang dan jika total tagihan terhadap setiap pelanggan Rp50 ribu, maka ada Rp600 juta yang dihasilkan PDAM. Namun kini, jumlah pelanggan PDAM Bima tersisa 4.000 orang atau potensi pendapatan PDAM Rp200 juta.


Hairuddin mengatakan, jika pemerintah berkenan menyiapkan uang Rp30 miliar untuk kebutuhan PDAM Bima termasuk di dalamnya untuk biaya operasional dan pendukung infrastruktur jaringan air minum serta segala kelengkapannya, maka PDAM Bima siap memberi kontribusi hingga Rp1 miliar. Dalam sejarahnya dahulu, PDAM Bima memberikan kontribusi PAD hingga ratusan juta rupiah.


Mantan Pegawai Dinas PU Kabupaten Bima yang pernah bertugas di Tambora ini merinci, kebutuhan itu di antatanya gaji pegawai/ karyawan Rp280 juta per bulan, tagihan listrik hingga Rp140 juta per bulan, bahan kimia (tawas) Rp30 juta.


“Karena PDAM tidak memiliki DIPA, tidak diberikan bantuan untuk operasional, cuma aset yang mulai busuk. Hari ini PDAM tidak bisa melakukan tagihan karena tidak ada water meter yang sudah hilang dan rusak. Setiap tahun kita dua kali diaudit oleh BPKP,” pungkasnya. [B-11]