Dugaan Mal Administrasi C-19 di Kempo, Tinggal Menunggu Hasil Audit BPK -->

Iklan Semua Halaman

.

Dugaan Mal Administrasi C-19 di Kempo, Tinggal Menunggu Hasil Audit BPK

Wednesday, March 17, 2021
Kanan, Kanit III Tipikor Ipda Rusnadin dan sebelah kiri Penasehat hukum Pelapor Nasaruddin, S.H, M.H. Foto Poris Berita11.com.


Dompu, Berita11.com - Terkait kasus dugaan mal administrasi dilaporkan pasien yang dinyatakan positif Covid-19 berinisial SA (wanita 25) warga Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu NTB kini tinggal menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTB.


Kasat Reskrim Polres Dompu Iptu Ivan Roland Christofel, S.T.K melalui Kanit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ipda Rusnadin saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (17/3/2021) siang membenarkan prihal tersebut. 


Menurut Rusnadin, saat ini penyidik Tipikor tengah menunggu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tengah diaudit oleh BPK perwakilan NTB di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Darehan Kabupaten Dompu, karena SPJ adalah salah satu acuan Aparat Penegak Hukum (APH). 


"Terkait laporan ini kami sedang menunggu hasil audit BPK dan sekarang SPJ_nya tengah dilakukan pemeriksaan, seperti apa hasilnya nanti dan ada nggak temuan unsur kerugian negara, itu yang menjadi acuan kami," ungkap Rusnadin.


Sementara, Maman, S.Kem yang saat itu menjabat sebagai Plt Dinas Kesehatan (Dikes) dan Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kabupaten Dompu telah dimintai keterangan pada Selasa (16/3) kemarin.


"Kemarin, dua pejabat yakni Plt Kepala Dikes dan Kabid P2PL telah dilakukan klarifikasi dan dari hasil pemeriksaan kedua pejabat tersebut membenarkan bahwa telah mengeluarkan surat keterangan sehat atau bebas dari Covid-19 yang ditandatangani Plt Dikes setelah menjalani karantina," terang Rusnadin.


Di tempat yang sama, penasehat hukum pelapor yakni Nasaruddin, S.H, M.H kepada Berita11.com mengatakan, ada beberapa unsur terkait dugaan mal administrasi yang dilaporkan kliennya, diantara denda atas tuduhan terkontaminasi Covid-19 dan terkait pelayanan kesehatannya.


"Klien kami dinyatakan positif Covid-19, sehingga dilakukan karantina mandiri, akibatnya, psikolog klien kami merasa terganggu apalagi di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.


"Okeylah dinyatakan positif, tetapi menurut klien kami tidak ada sama sekali pelayanan dari tim gugus tugas penanganan Covid-19 selama menjalani karantina," sambung Nasaruddin.


Ia menegaskan, dengan dinyatakan positif Covid-19 kliennya tentu ada unsur denda terkait pelanggaran yang dilakukan petugas penanganan Covid-19 maka, kliennya menempuh jalur hukum.


"Klien kami telah tercoreng nama baiknya maupun harga diri serta martabatnya, untuk itu, kami akan melakukan upaya hukum secara perdata sedangkan secara pidananya sudah jelas," tegas Nasaruddin. [B-10]