Kades Tolokalo Diduga Kuasai Lahan Milik Warga Seluas 1 Hektare 70 Are -->

Iklan Semua Halaman

.

Kades Tolokalo Diduga Kuasai Lahan Milik Warga Seluas 1 Hektare 70 Are

Friday, March 19, 2021
Gambar Ilustrasi.


Dompu, Berita11.com - Miris, Kepala Desa (Kades) Tolokalo, Ikhlas diduga menguasai lahan milik Rohana, wanita 37 tahun, warga Dusun Karama, Desa Soro Barat Kecamatan Soro Kabupaten Dompu seluas 1 Heaktar 70 Are yang berlokasi di So Kesi.


Menurut M. Sidik Jamal, Bc. Hk, penasehat hukum Rohana, lahan tersebut telah dibayar oleh kliennya (Rohana) kepada pemiliknya yakni Hasan Pone yang merupakan putra dari Baco orang yang pertama kali membuka lahan di so Kesi.


"Pemilik lahan yang tempat klien kami bayar adalah pak Hasan Pone yang hingga saat ini masih hidup dan menjadi saksi atas lahan itu," ujar M. Sidik, Kamis (18/3) malam.


Ironinya, sengketa lahan itu telah dimediasi oleh kepolisian sektor Kempo juga pemerintah desa Tolokalo dengan dihadirkan saksi beserta pemilik tanah tersebut.


Hasil yang diperoleh dalam mediasi pada tahun 2019 lalu diakui bahwa lahan tersebut milik Rohana dengan menunjukan bukti-bukti termasuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).


"Mulai bulan Desember tahun 2020 lalu, Kades menyerobot kembali lahan itu dengan cara menyuruh orang sampai sekarang, sementara, waktu dimediasi dulu, dia (Kades, red) tidak mampu tunjukan bukti," bebernya. 


Pada bulan Februari 2021 lalu, lanjut M. Sidik, Rohana pernah meminta tanda tangan Kades dalam surat permohonan untuk pembuatan sertifikat, namun Kades tidak mau menandatangani.


"Kepala Desa tidak mau tanda tangan surat permohonan klien kami atas dasar milik dia katanya, hingga rekomendasi dari Camat tidak digubris oleh Kepala Desa," terangnya.


Sebelumnya, Kades Tolokalo Ikhlas saat dihubungi Berita11.com melalui sambungan telpon seluler, Senin (14/3) beberapa hari lalu mengaku, bahwa lahan tersebut tidak ada kaitan dengan Kades.


"Lahan itu adalah warisan dari Bapak Hasan Pone, dan yang mengerjakan lahan itu sekarang adalah keluarga dari Hasan Pone, bukan saya dan saya tidak pernah melihat SPPT yang dipegang oleh ibu Rohana," ungkap Kades. 


Anehnya lagi, Kades mengakui bahwa pada bulan Februari lalu, satupun dari pihak mana pun tidak pernah ada yang mendatangi kantor desa guna meminta tanda tangan untuk pembuatan sertifikat termasuk pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu.


"Tidak ada yang siapapun yang datang meminta tanda tangan saat itu, tetapi saya mengetahui dari staf saya bahwa ada orang-orang pertanahan yang datang," ungkap Kades.


Ditanya soal bukti kepemilikan lahan tersebut yang notabene telah dibayar oleh pemerintah desa, Kades malah belepotan menjawab dan tidak sesuai dengan pernyataan sebelumnya.


Ia menjelaskan di atas, bahwa lahan tersebut dikomplain antara kedua keluarga pewaris yakni Hasan Pone dengan keluarganya, tidak ada keterkaitan dengan pemerintah desa.


Bahkan, pengakuan Kades yang tidak rasional bahwa kedua keluarga yang komplain tersebut diarahkan untuk menempuh jalur hukum, sementara lahan yang dipermasalahkan sudah dibayar oleh pemerintah desa.


"Memang tanah itu sudah dibayar oleh desa dulu, waktu pemerintah pak Nusi sebelum saya, bukti pembayaran ada kemarin itu, tapi sudah hilang di kantor saya," cetus Kades.


Sementara, pemilik lahan Rohana mengaku, lahan itu tidak ada masalah dengan keluarga Hasan Pone, malah Hasan Pone menjadi saksi Rohana serta mendukungnya. 


"Waktu saya datang di Polsek Kempo dan Desa Tolokalo hadiri mediasi dengan Kepala Desa, malah saya berangkat sama Hasan Pone dan menjadi saksi saya," ungkap Rohana.


Lebih jauh, Rohana mengakui, pihaknya menerima surat panggilan dari Kepala Desa sebanyak tiga kali dan jika tidak penuhi ketiga kalinya, Kepala Desa mengancam akan masuk bekerja kembali di lahan tersebut.


"Panggilan pertama dan kedua kita tidak bisa penuhi karena sibuk pernikahan anak kami dan surat ketiga Kepala Desa bilang jika tidak hadir, lahan itu Kepala Desa akan masuk mengelolanya," ungkap Rohana.


Saat hadiri panggilan ketiga kalinya karena sudah diancam, Rohana didampingi Hasan Pone. Dalam pertemuan itu, Kepala Desa menyampaikan bahwa bukti yang dipegang Rohana termasuk SPPT itu adalah tidak benar.


"Saat pertemuan itu, Kepala Desa bilang, surat ini salah, bukan Soro dulu tuh, surat ini adalah surat rekayasa yang dibuat oleh kita," ujar Rohana sebagaimana disampaikan Kepala Desa. [B-10]