Masih ada 564.310 KK Penerima Bansos Bermasalah, Pemrov NTB Genjot Kota dan Kabupaten -->

Iklan Semua Halaman

.

Masih ada 564.310 KK Penerima Bansos Bermasalah, Pemrov NTB Genjot Kota dan Kabupaten

Wednesday, March 17, 2021
Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah. Foto Ist.


Mataram, Berita11.com— Hingga kini, masih ada 564.310 kepala keluarga (KK) penerima berbagai bantuan sosial (Bansos) di Provinsi NTB yang harus diperbaiki karena masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerima bantuan yang telah meninggal dunia.

Untuk menggenjot perbaikan data penerima Bansos meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di NTB, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Ir Hj Sitti Rohmi Djalillah M.Pd mengirim surat kepada bupati dan wali kota se-NTB untuk menggenjot perbaikan data tersebut.

Sesuai deadline, perbaikan data Bansos tahap 2 tersebut berakhir pada 21 Maret 2021.

Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB sangat serius mengawal perbaikan data penerima bansos, karena polemik di tengah masyarakat yang mencuat salah satunya mempertanyakan sumber data Bansos. Untuk itu, Pemrov NTB menyurati bupati – wali kota agar bergandeng tangan dengan Pemrov NTB mengerahkan sumber daya yang ada dalam perbaikan data penerima Bansos.

“Per hari ini, (Rabu) langkah serius Pemrov telah menyurati bupati dan wali kota untuk percepatan penyelesaian perbaikan data,” kata Wagub Rohmi di Mataram, Rabu (17/3/2021).

Langkah serius itu, kata Ummi Rohmi, sapaan Wakil Gubernur NTB ini, merujuk surat Menteri Sosial RI nomor 5-32/MS/C/1.7/D1.01/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang verifikasi kelayakan penerima bantuana sosial dan surat Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, Kementerian Sosial RI, nomor 649/16.3.1/BS.01/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal percepatan penyelesaian perbaikan data.

Wagub menjelaskan, data penerima bansos PKH, BPNT dan BST meliputi perbaikan NIK/ padan data dengan kependudukan, data meninggal dan data ganda dari penyaluran sebelumnya.

Aksi bersama percepatan perbaikan data ini selanjutnya dapat diupdate setiap saat dan dilaporkan secara berjenjang, sehingga dapat diawasi dan didampingi secara berkelanjutan. Hal itu karena secara umum data penerima bansos di NTB yang harus diperbaiki 564.310 KK. Rinciannya Kabupaten Lombok Barat (72.856), Kabupaten Lombok Tengah (125.959), Kabupaten Lombok Timur (139.478), Kabupaten Sumbawa (30.616), Kabupaten Dompu (35.524), Kabupaten Bima (85.139), Kabupaten Sumbawa Barat (6.906), Kabupaten Lombok Utara (32.495), Kota Mataram (24.759) dan Kota Bima (10.578).

Adapun data penerima Bansos yang meninggal dunia untuk yang harus diperbaiki sebanyak 6.601 KK. rinciannya, Kabupaten Bima (614), Kabupaten Dompu (202), Kota Bima (50), Kota Mataram (320), Kabupaten Lombok Barat (598), Kabupaten Lombok Tengah (1835), Kabupaten Lombok Timur (1314), Kabupaten Lombok Utara (408), Kabupaten Sumbawa (597) dan Kabupaten Sumbawa Barat (132).

“Percepatan perbaikan data bansos dapat diakses di aplikasi SIKS-NG dengan user yang diberikan kepada masing-masing pelaksana pendampingan program di daearah. Batasnya sampai tanggal 21 Maret 2021,” sebut Wagub.

Mengingat batas waktu yang diberikan tinggal beberapa hari lagi, Wagub berharap kepala Dinas Sosial Provinsi NTB dan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat memastikan tugas dan fungsi para pendamping. Baik unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK), Pendamping PKH dan Operator SIKS-NG kabupaten dan operator desa /kelurahan yang sudah diberikan user ID masing-masing oleh Pusdatin Kemsos untuk perbaikan data yang sedang berlangsung.

Dinas Sosial memberi pendampingan melalui operator SIKS-NG terhadap pelaksanaan perbaikan data. Baik oleh operator desa/kelurahan maupun para pendamping Bansos.

“Selain penguatan kapasitas internal SDM pelaksana program sosial, dalam perbaikan data juga dipandang perlu untuk koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), karena berkaitan langsung soal data NIK/nama/nomor KK serta status meninggal atau tidaknya warga,” kata Rohmi.

Wagub juga mengingatkan lurah dan kepala desa harus aktif memberikan penguatan atau pendampingan terhadap verifikasi dan validasi data warga yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Bansos melalui operator desa.

Editor: Redaksi