Prevalensi Stuting Balita di Dompu 18,72 lebih Rendah dari Target Nasional, Pemerintah Siapkan Rp129 M lebih -->

Iklan Semua Halaman

.

Prevalensi Stuting Balita di Dompu 18,72 lebih Rendah dari Target Nasional, Pemerintah Siapkan Rp129 M lebih

Tuesday, March 30, 2021

Muhammad Syahron. Foto Ist.


Dompu, Berita11.com— Berdasarkan analisis situasi saat ini, prevalensi stunting Balita di Kabupaten Dompu sebesar 18,72 persen, lebih rendah dari target nasional tahun 2021 sebesar 21,10 persen. Dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Dompu pada tahun 2021, pemerintah menyiapkan anggaran Rp129.327.120.395.


Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni SP MM menyebut,  OPD setempat menyiapkan delapan aksi intervensi dalam upaya menurunkan stunting di Kabupaten Dompu pada tahun 2021. Yaitu, analisa situasi, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, pembinaan kader pembangunan manusia, manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting dan review kinerja tahunan.


Hal itu dipaparkannya dalam rembuk stunting yang berlangsung aula Pendopo Bupati Dompu, Kamis (25/3/2021) lalu.


Adapun peta lokasi kasus prioritas penanganan stunting tahun 2021-2022 di Kabupaten Dompu secara multiyear di Kecamatan Woja tahun 2021 meliputi Desa Raba Baka, Desa Mumbu,  Desa Riwo, Desa Serakapi, sedangkan tahun 2022 meliputi Desa Matua, Desa Mumbu, dan Desa Saneo.


“Sementara itu di Kecamatan Kilo, upaya penanganan stunting tahun 2021 meliputi Desa Keramat, Desa Melaju, Desa Lasi dan pada tahun 2022 di Desa Kiwu,” ujarnya.


Penanganan stuting di Kecamatan Dompu pada tahun 2021 meliputi Desa O’o, Desa Kandai Satu, Kelurahan Dorotangga, Kelurahan Bali, sementara pada tahun 2022 dilaksanakan terhadap Desa  O’o. Adapun di Kecamatan Pajo, penanganan stunting tahun 2021 di Desa Jambu dan pada tahun 2022 meliputi Desa Lune, Desa Ranggo, Desa Jambu, dan Desa Ranggo. Sementara itu, penanganan stunting di Kecamatan Hu’u dilaksanakan pada tahun 2021 di Desa Hu’u.


Sementara itu, di Kecamatan Manggelewa, penanganan stunting akan dilaksanakan pada tahun 2022 di Desa Sukadamai, Desa Kwangko dan Desa Tanju, sedangkan di Kecamatan Kempo dilaksanakan di Desa Soro Barat pada tahun 2021 dan tahun 2022. Adapun di Kecamatan Pekat dilaksanakan di Desa Beringin Jaya pada tahun 2022.


Syahroni juga menyebut, upaya penanganan dan penurunan stunting di Kabupaten Dompu pada tahun 2021 dilaksanakan dalam kegiatan pemberian asupan makanan, status gizi ibu, penanganan penyakit menular, dan kesehatan lingkungan oleh Dinas Kesehatan sebagai OPD leading sector dengan pagu anggaran Rp33.811.451.828 yang bersumber dari dana alokasi umum – dana alokasi khusus nonfisik serta dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau.


Selain itu, kegiatan peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses pangan bergizi oleh lintas OPD meliputi Dinas PUPR, DPPKB, Dinas Dikbudpora, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas LH, Dinas Dukcapil, Dinas DPMPD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan dukungan anggaran Rp95.515.668.567 yang bersumber dari DAU, DAK NF dan DBHCHT.


Dia mengatakan, dua jenis intervensi penurunan stunting yaitu intervensi gizi spesifik meliputi upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung, kegiatan  antara lain seperti imunisasi, PMT ibu hamil dan balita, monitoring pertumbuhan balita di Posyandu dan khusus kelompok 1.000 HPK  (ibu hamil, ibu menyusui, dan anak 0-23 bulan) berkontribusi 30 persen menurunkan stunting.


Adapun intervensi gizi sensitive dapat 70 persen berkontribusi menurunkan stunting melalui upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung, upaya-upaya mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung antara lain melalui penyediaan air bersih, kegiatan penanggulangan kemiskinan dan kesetaraan gender dengan sasaran masyarakat umum, tidak khusus untuk 1000 HPK.


Syahroni mengatakan, sebagaimana komitmen kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah telah menetapkan 41 daftar proyek prioritas strategis (mayor project) selama kurun waktu 5 tahun (2020 – 2024). Salah satu mayor project tersebut adalah percepatan penurunan kematian ibu dan stunting dengan target prevalensi stunting balita menurun hingga 21,1 persen (prioritas di 260 kab/kota).


Selama 5 tahun, yakni 2020-2024 Pemerintah Pusat akan mengalokasikan pagu indikatif untuk percepatan kematian ibu dan stunting senilai Rp187,1 triliun,” ujarnya.


Sebagaimana prioritas Kabupaten Dompu yang tertuang dalam butir 3 misi Bupati dan Wakil Bupati Dompu yakni meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, terjangkau dan berkualitas, arah kebijakan berkaitan stunting yakni meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat dan meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas.


Arah kebijakan itu diterjemahkan dalam arahan program meliputi peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, penyediaan pendidikan yang berkualitas dan merata di daerah, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan dan pengendalian penyakit, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. [B-11]