Sidang Lanjutan Kasus KDRT Oknum Anggota DPRD Dompu Memanas -->

Iklan Semua Halaman

.

Sidang Lanjutan Kasus KDRT Oknum Anggota DPRD Dompu Memanas

Tuesday, March 23, 2021
Sebelum sidang berlangsung. Foto Poris Berita11.com.


Dompu, Berita11.com - Proses jalannya sidang lanjutan dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan terdakwa oknum legislator DPRD Dompu inisial APS di Pengadilan Negeri (PN) Dompu, Selasa (23/3/2021) sore, berlangsung memanas.


Pasalnya, beberapa pertanyaan yang dilontarkan penasehat hukum terdakwa yakni Abdulah, S.H., M.H terhadap dakwaan (korban) dibantah oleh ketua majelis hakim Mukhlassuddin, S.H, M.H termasuk soal hasil visum yang dikeluarkan oleh RSUD Dompu. 


Menurut penasehat hukum terdakwa, visum yang dilakukan pihak rumah sakit tidak sesuai dengan jawaban dakwaan (korban) saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu.


"Saksi (korban, red) ketika ditanya Penuntut Umum saat mendatangi rumah sakit dan melakukan visum pada tanggal 15 November 2020, sedangkan visum tertanggal 30 November 2020, jadi rentang waktu yang cukup lama," tanya penasehat hukum.


Pertanyaan yang dilontarkan penasehat hukum terdakwa tersebut dibantah oleh JPU Kejari Dompu yakni Islamiyyah S.H., M.H bahwa hasil visum yang dikeluarkan RSUD Dompu pada tanggal 30 November 2020 itu sudah benar.


"Terkait hasil visum merupakan alat hukum dari penuntut umum bahwa hasil visum itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pada tanggal 30, tetapi visum itu dilakukan pada tanggal 15 sesuai dengan surat dari kepolisian," bantahnya.


Sementara, Ketua majelis hakim juga dengan tegas menjelaskan, bahwa pertanyaan penasehat hukum terhadap dakwaan inisial IPN (30) dinilai terlalu pelintir dan dianggap bahwa pertanyaan itu sudah di luar dari pokok permasalahan, karena hasil visum itu dikeluarkan oleh RSUD Dompu.


"Visum, bukan kewenangan korban yang mengeluarkannya, tetapi kewenangan dari pada dokter pemeriksa berdasarkan surat dari kepolisian, jadi tidak perlu dipersoalkan di sini, nanti saudara bisa menjelaskan atau menguraikan dalam pembelaan saudara nggak perlu diplintir ke pihak korban," tegas ketua majelis hakim.


Selian itu, penasehat hukum terdakwa juga mempertanyakan terkait yang mengantar korban ke RSUD Dompu, lagi-lagi dijelaskan oleh ketua majelis hakim karena pertanyaan tersebut telah dipertanyakan oleh majelis hakim.


Termasuk mempertanyakan soal komunikasi via handphone antara korban dengan seorang pria lain. Pertanyaan ini juga dibantah oleh majelis hakim karena masih ada kesempatan untuk agenda pembelaan.


Proses persidangan semakin sengit, yang dimana pihak korban juga tidak mau kalah terhadap munculnya pertanyaan tersebut, bahkan korban meminta ingin menunjukan bukti lain di hadapan majelis hakim atas perlakuan terdakwa di luar rumah. 


Usai persidangan berlangsung, JPU Islamiyyah kepada Berita11.com menuturkan, dalam persidangan keberatan dan juga bantahan hal yang sudah biasa dalam proses persidangan meskipun pada akhirnya majelis hakim yang memutuskan perkara.


"Dalam persidangan hal yang biasa seperti itu, antara penuntut umum dan penasehat hukum, biarkan majelis hakim yang menentukan dan mempertimbangkan juga memutuskan," kata islamiyyah. 


Agenda sidang lanjutan dilaksanakan pada pekan depan tanggal 30 Maret 2021 dengan dihadirkan orangtua baik dari korban maupun terdakwa untuk diperiksa.


Masih di tempat yang sama, korban IPN mengakui, pihaknya sering mendapatkan kekerasan fisik dari oknum legislator dari fraksi PKB ini (suaminya) sehingga, psikologinya dihantui dengan rasa ketakutan. "Saya sangat-sangat trauma," ungkapnya sembari menangis. 


Untuk itu, korban berpendapat dengan tegas, rasa ketakutan ditambah lagi dengan tidak adanya itikat baik dari terdakwa untuk mendatangi korban di rumah orangtuanya setelah keluar dari rumah selama kurang lebih lima bulan guna meminta maaf, IPN telah bulat menyelesaikan masalah itu di meja persidangan.


"Dia (terdakwa, red) tidak ada itikat baik malah dia membongkar semua aip-aip saya, dan saya sudah bulat untuk tetap melanjutkan kasus ini, biarkan hukum yang menyelesaikannya," tegas IPN. [B-10]