Terdakwa Alfian Diusulkan Berhenti Sementara, Akankah Anggota Dewan ini di PAW? -->

Iklan Semua Halaman

.

Terdakwa Alfian Diusulkan Berhenti Sementara, Akankah Anggota Dewan ini di PAW?

Thursday, March 25, 2021
Kanan, Ketua DPRD Dompu Andi Bachtiar, A.Md. Par. Kiri, Ketua DPC PKB Kabupaten Dompu, H. Muhammad Amin, S.Pd. Dok. Berita11.com.


Dompu, Berita11.com - Setelah menyandang status sebagai terdakwa lantaran terlibat dalam perkara hukum kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kini Alfian Putra Setia telah diusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD Kabupaten Dompu.


Menurut Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md. Par, usulan pemberhentian wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini telah diatur dalam pedoman tata tertib (Tatib) DPRD yakni pasal 206 ayat 1 dan 2.


"Sesuai dengan tatib DPRD yang bersangkutan (Alfian, red) telah kita usulkan untuk pemberhentian sementara," ungkap Ketua DPRD Dompu saat menghadiri acara rembuk stunting di aula Pendopo Bupati Dompu, Kamis (25/3) siang.


Andi Bachtiar menjelaskan, dengan pemberhentian sementara tersebut, maka pembayaran hak keuangan serta pembagian reses dihentikan, termasuk fasilitas negara yang melekat dalam diri Alfian.


"Yang bersangkutan tidak bisa lagi menerima hak-haknya sebagai anggota dewan," jelasnya.


Dikatakannya, tidak ada niat bagi lembaga dewan untuk berpihak kepada siapapun. Namun pedoman Tatib yang mengharuskan untuk mengambil sikap sebagaimana bunyi pedoman Tatib dalam pasal 206 ayat 3.


Dalam ayat 3 menyebutkan, apabila setelah tujuh hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa, maka pimpinan DPRD terhitung tujuh hari setelah ditetapkan terdakwa wajib mengusulkan pemberhentian sementara ke Gubernur melalui Bupati.


"Tatib ini adalah pedoman kita di DPRD, jadi kita harus menggugurkan kewajiban kami sebagai pimpinan, usulan itu sudah kami ajukan tadi pagi," bebernya.


Ditanya, apakah Alfian Putra Setia akan di PAW (Penggantian Antar Waktu) ?


Andi Bachtiar lebih mengarah ke internal partai, karena bagaimana pun semua tergantung partai dan partai lah yang punya dominan untuk hal itu.


"Masalah PAW itu tergantung partainya, sebenarnya partai, sejak ditetapkan terdakwa dan merasa tercemar, hari itu pula partai langsung ambil sikap tanpa usulan dari kita sekalipun," tandasnya.


Sementara, Ketua DPC PKB Kabupaten Dompu, H. Muhammad Amin, S.Pd hingga berita ini diekspose belum berhasil ditemui guna dimintai tanggapan untuk menyikapi persoalan ini. [B-10]