Diduga Hukum dapat Dibeli, Kohati HMI Kumpul Koin untuk Bayar Kejari Dompu -->

Iklan Semua Halaman

.

Diduga Hukum dapat Dibeli, Kohati HMI Kumpul Koin untuk Bayar Kejari Dompu

Tuesday, April 27, 2021
Kohati HMI Cabang  Dompu usai berorasi di perempatan di Cabang Lampu merah depan Koramil 1614-01/Dompu sambil menggalang koin kepada pengendara. Foto Poris Berita11.com.


Dompu, Berita11.com - Massa aksi dari Korps-Wati Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu menggelar demonstrasi sembari mengumpulkan koin di sepanjang jalan, Senin (26/4/2021) siang.


Aksi penggalangan koin dilakukan Kohati HMI Cabang Dompu untuk membayar Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu karena penerapan supremasi hukum dijalan Kejari Dompu diduga dapat dibeli agar mendapatkan hak keadilan bagi korban KDRT inisial IPN.


Menurut ketua Kohati HMI Cabang Dompu Sri Devi, tuntutan JPU terhadap terdakwa Alfian Putra Setia diduga ada konspirasi yang dimainkan oleh Kejari Dompu dengan pihak terdakwa.


"Kuat dugaan kami, Kejari Dompu ada menerima suap dari oknum pihak terdakwa," ujar Sri Devi di sela-sela orasinya.


Dikatakannya, Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejari Dompu menuntut terdakwa Alfian Putra Setia menggunakan pasal 44 ayat 4 dengan pidana penjara maksimum empat bulan kemudian dituntut satu bulan penjara.


Sedangkan menurut massa aksi, seharusnya terdakwa dituntut dengan pasal 44 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dengan pidana penjara paling lama lima tahun.


"Kami merasa ada indikasi bahwa hukum itu bisa dibeli sehingga JPU menuntut terdakwa di luar dari aturan yang berlaku," tandasnya.


Penuturan senada disampaikan Sekertaris Kohati HMI Nadia Lestari saat berorasi di depan Kejari Dompu bahwa keadilan di Bumi Nggahi Rawi Pahu dinilai sudah mati. 


"Keadilan hanya berlaku bagi oknum yang memiliki jabatan, keadilan ternyata bisa dibayar pakai uang," teriak Nadia.


"Apakah Indonesia sudah merdeka? saya pastikan belum, Indonesia saat ini sedang menangis melihat yang terjadi saat ini," sambungnya.


Ia membandingkan, jangankan hak keadilan yang kecil seperti kasus KDRT sebagaimana yang terjadi di Bumi Nggahi Rawi Pahu, hak keadilan yang besar pun tidak dapat dibeli atau dibayar.


"Indonesia saja merdeka tidak ada secuil uang yang dikeluarkan warga Negara Indonesia yang membela keadilan dan mempertahankan NKRI, kami meminta Kejari Dompu untuk mengadili terdakwa seadil-adilnya," tegasnya. 


Sementara, Kejari Dompu Mei Abeto Harahap S.H., M.H saat berdialog di depan Kantor Kejari Dompu menjelaskan, tuntutan satu bulan penjara terhadap terdakwa Alfian Putra Setia sudah melalui prosedur sesuai pengungkapan dalam persidangan.


"Kalau berbicara kenapa sampai dituntut satu bulan, teman-teman Kohati mengikuti nggak sidang ini mulai awal sampai akhir, kita bicara sesuai konteks, mekanismenya, ikuti sidang dari awal sampai akhir, biar tahu kenapa sampai terdakwa dituntut satu bulan," ungkap Mei Abeto.


Mei Abeto menegaskan, sebenarnya pihaknya tidak mau masuk ke substansi perkaranya, hal itu sudah diterapkan secara terang benderang di persidangan, apalagi sidang itu berlangsung terbuka untuk umum, jadi pihaknya nggak mungkin untuk mundur lagi dari belakang.


"Laporan yang saya terima dari Jaksa penuntut yang menyidangkan dan membuktikan perkara itu, semua sudah terang benderang, mulai dari asal muasal, sebab dan akibat atas peristiwa ini muncul," jelasnya.


Berikut bunyi pasal 44 ayat 1 dan 4 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.


Pasal 44 UU PKDRT: Ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 


Ayat (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). [B-10]