Dinilai Gagal Jalankan Supremasi Hukum, Kohati HMI Minta Kepala Kejari Dompu Mundur -->

Iklan Semua Halaman

.

Dinilai Gagal Jalankan Supremasi Hukum, Kohati HMI Minta Kepala Kejari Dompu Mundur

Monday, April 26, 2021
Sekertaris Kohati HMI Cabang Dompu Nadia Lestari saat berorasi di atas mimbar depan Kejari Dompu, sedangkan yang berdiri di bawah sebelah kanan Ketua Kohati HMI Cabang Dompu dan sebelah kiri korban KDRT IPN. Foto Poris Berita11.com


Dompu, Berita11.com - Korps-Wati Himpunan Mahasiswa Indonesia (Kohati HMI) Cabang Dompu, Senin (26/4/2021) meminta kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu Mei Abeto Harahap, S.H., M.H mundur dari jabatannya.


Pasalnya, Mei Abeto diduga telah gagal menjalankan supremasi hukum atas tuntutan terhadap terdakwa Alfian Putra Setia dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menuntut satu bulan penjara.


Menurut koordinator lapangan (Korlap) Sulis Wahyuningsih, bahwa pihak Kejari Dompu tidak mampu memberikan penjelasan atau alasan yang begitu rasional, kenapa JPU sampai menuntut terdakwa Alfian Putra Setia satu bulan penjara.


"Tidak ada kejelasan sama sekali dari pihak Kejari Dompu, bahkan Kepala Kejari tidak mampu menjawab atas pertanyaan kami, untuk itu, kami meminta Kepala Kejari Dompu segera mundur dari jabatan," pinta Sulis usai berdialog.


"Karena, kami menilai tidak becus atau gagal dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi terutama kasus KDRT ini," sambung Sulis.


Sebelumnya, Sekertaris Kohati HMI Nadia Lestari dalam orasinya mengatakan, Kejari Dompu harus menerapkan keadilan terhadap seluruh warga Negara Indonesia sebagaimana yang yang tercantum dalam sila kelima Pancasila yang menyatakan keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia.


"Kami hadir di sini untuk meminta keadilan yang seadil-adilnya kepada pihak Kejari Dompu, jangan hanya memberikan keadilan itu kepada oknum-oknum yang memiliki jabatan," teriak Nadia Lestari di atas mimbar orasi.


Menurut dia, Keadilan di Daerah Kabupaten Dompu dinilai sudah mati, hal itu, katanya, terbukti dalam kasus yang dialami wanita berinisial IPN korban kasus KDRT cenderung tidak ada jaminan keadilan.


"Keadilan hanya berlaku bagi oknum yang memiliki jabatan dan keadilan di Daerah Bumi Nggahi Rawi Pahu ini ternyata bisa dibayar pakai uang," tuturnya.


Sementara, Kepala Kejari Dompu Mei Abeto dalam dialognya menjelaskan, dalam pasal KDRT sebelumnya pernah dituntut dua bulan dan itu hal yang biasa, jadi tidak ujuk-ujuk tuntutan satu bulan, maksimum empat bulan, pasal itu masuk dalam lingkup suami dan istri


"Undang-undang KDRT, ketika itu menyangkut adanya kekerasan atau masalah penganiayaan itu sifatnya bukan pemenjaraan atau pemisahan terhadap suami dan istri tapi bagaimana untuk menyatukan supaya mahligai rumah tangga itu bisa utuh kembali," ungkap Kejari Dompu.


Berangkat dari kata damai antara kedua belah pihak saat mediasi di Kantor Kejari Dompu, Mei Abeto menegaskan, pihaknya tidak ada menyampaikan statemen kata damai. Hanya yang ada adalah korban memaafkan terdakwa.


"Saya tidak pernah bilang bahwa korban dan terdakwa berdamai, tapi yang ada memaafkan. Maaf dan damai itu sangat berbeda," tegasnya.


Kejari menerangkan, masalah UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di dalam lingkup rumah tangga, keributan itu hal yang biasa. Tetapi kalau hal yang luar biasa adalah mengakibatkan luka berat, maka masuklah kategori yang ayat 1 


"Kalau pertikaian yang biasa karena kecemburuan atau mungkin hal-hal lain yang bersifat salah perhitungan dalam masalah uang atau masalah lain-lain, di situ ada pembelajaran, maka masuklah dalam kategori ayat 4," ungkapnya.


Di tempat yang sama, JPU Kejari Dompu Islamiyyah, S.H., M.H menuturkan, pihaknya mengacu pada rentetan atau fakta dalam persidangan sehingga pihaknya menuntut terdakwa satu bulan penjara.


"Saya selaku JPU dan Majelis hakim pun mempertanyakan kepada korban terkait tindakan medis saat dilakukan visum namun korban menjawab tidak dilakukan pengobatan begitupun hal lain, pengungkapan fakta baru di persidangan terkait masalah privasi," beber Islamiyyah.


Setelah mendengarkan penerapan baik Kepala Kejari Dompu maupun JPU massa Kohati HMI cabang Dompu bergegas menuju pengadilan meski dalam orasi tersebut sebelumnya sempat ada ketegangan dan ricuh. [B-10]