Hasil Rakor BTNT Sepakati Pemberdayaan Masyarakat Adat untuk Minimalisasi Gangguan di Tambora -->

Iklan Semua Halaman

.

Hasil Rakor BTNT Sepakati Pemberdayaan Masyarakat Adat untuk Minimalisasi Gangguan di Tambora

Wednesday, April 28, 2021
Suasana Rakor Integrated Management Plan Penanganan Permasalahan Kawasan Taman Nasional Tambora di Kantor BTNT, Senin (26/4/2021).


Dompu, Berita11.com— Balai Taman Nasional Tambora (BTNT) menggelar rapat koordinasi Integrated Management Plan Penanganan Permasalahan Kawasan Taman Nasional Tambora, di ruang rapat kantor BTNT, Senin (26/04/2021).

Rakor dihadiri puluhan orang dan diawali pemaparan tentang pengelolaan dan prospek Taman Nasional Tambora menuju kawasan wisata dunia oleh Direktur Pencegahan dan Pengaman Hutan Dirjen Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK RI), Ir Sustyo Iriono M.Si. setelah itu dilanjutkan pemaparan oleh General Manager Geopark Tambora, Ir Hadi Santoso ST MM IPM tentang esensi, potensi, dan peluang Geopark Tambora dalam konservasi, edukasi dan pembangunan masyarakat berkelanjutan.

Sementara itu, pada paparan ketiga, Kepala Balai Taman Nasional Tambora, Yuniadi, S.Si, menegaskan posisi strategis Taman Nasional Tambora sekaligus kendala yang dihadapi dalam pelestarian dan pengembangan kawasan konservasi tersebut.



“Kami sengaja menggelar Rakor ini, karena masalah yang ada di kawasan butuh kepedulian semua pihak. Karena itulah dalam Rakor ini kami menghadirkan pihak terkait. Baik dari unsur TNI,/Polri, Dewan Pelaksana Geopark Tambora, Kepala BKPH Tambora, Pemkab Bima/Dompu, pemerintah desa lingkar Tambora, masyarakat adat se-Kabupaten Bima-Dompu. Termasuk komunitas masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA),” terang Yuniadi.

Dia menjelaskan, awalnya pertemuan dengan masyarakat adat akan digelar awal April lalu. Hal itu menjadi satu rangkaian kegiatan yang merupakan kerja sama pihaknya dengan Dewan Pelasaksana Geopark Tambora. Rencana itu merupakan rangkaian acara peresmian Sanctuary Rusa oleh Dirjen KSADE Kementrian LHK RI. Namun ditunda dan akhirnya dilaksanakan saat ini.

“Alhamdulillah, dalam acara Rakor yang bertema Penguatan Fungsi Konservasi Hutan dengan Optimalisasi Peran Lembaga dan Masyarakat Adat Lingkar Tambora ini, kami dapat merumuskan tiga poin penting,” imbuh Yunaidi.

Yunaidi menyebut, sejumlah poin itu yaitu, pertama permasalahan di kawasan Taman Nasional Tambora yang ditandai masih terjadinya kejahatan hutan (illegal logging), perambahan, perburuan satwa dan kebakaran hutan/lahan (Karhutla). “Apabila hal itu terus dibiarkan, akan menimbulkan kerusakan hutan yang lebih parah,” papar Yunaidi.

Berdasarkan masukkan dari para pihak yang mengikuti Rakor, ada beberapa altematif solusi berkaitan permasalahan yang ada, antara lain melalui pengelolaan kawasan dengan cara penguatan fungsi konservasi hutan dengan optimalisasi peran lembaga pemerintah dan Masyarakat Adat Lingkar Tambora, peran serta para pihak dalam memberikan pemahaman (edukasi) kepada masyarakat umum akan pentingnya kelestarian hutan dan satwa untuk kehidupan masa depan.

Selain itu, dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Tambora melibatkan dan memerhatikan kehidupan masyarakat sekitar kawasan dengan potensi yang ada dan menindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran bidang kehutanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Dan poin ketiga, kami mengharapkan para pihak yang hadir untuk dapat membantu atau menjadi mitra dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Tambora dan sekitarnya. Demi mewjudkan kawasan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera,” harap Yunaidi.

Sejumlah kelompok masyarakat adat yang hadir dalam Rakor tersebut, Lamdo, Lasdo, dan Paguyuban Donggo. [B-11]