Minta Copot Ketua BUMDes dan Segera Buatkan LPJ Tahun 2019-2020, PADAM Gelar Unras -->

Iklan Semua Halaman

.

Minta Copot Ketua BUMDes dan Segera Buatkan LPJ Tahun 2019-2020, PADAM Gelar Unras

Wednesday, April 7, 2021
Masa aksi PADAM saat berorasi di depan kantor Desa Mbuju Kecamatan Kilo. Foto ist.


Dompu, Berita11.com - Massa aksi yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Damai Desa Mbuju (PADAM) Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu NTB, menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di depan desa setempat, Selasa (6/4/2021) pagi.


Massa aksi yang dikoordinir Agus Setiawan, Wawan dan A. Puasa ini meminta pemerintah desa setempat untuk segera mencopot Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan segera dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun anggaran 2019-2020.


Selain itu, anggaran Dana Desa (DD) sebanyak 30 persen harus di gunakan untuk pemberdayaan pemuda dan masyarakat Desa Mbuju, penggunaan BUMDES sebesar 10 persen harus digunakan untuk pemberdayaan pemuda dan masyarakat.


Kemudian, penggunaan BUMDes harus membuat lapak penjualan masyarakat desa setempat berupa pasar desa, pasar Minggu maupun pasar Senin, Kepala Desa harus menetap di Dusun Kambu untuk mempermudah jalur koordinasi antara masyarakat dengan Kepala Desa dan BPD segera mengeluarkan perdes terbaru.


Agus Setiawan dalam orasinya mengatakan, Pemdes setempat diduga banyak penyimpangan bukan hanya tuntutan utama namun, ada beberapa poin yang dinilai tidak dijalankan melalui anggaran desa. 


"Mulai dari internal yang tidak maksimal dalam melakukan pengembangan desa secara keseluruhan termasuk kinerja kelembagaan yang tidak sesuai tupoksi masing-masing," teriak Agus.


Sementara, orator Wawan juga dalam orasinya menyuarakan bahwa akhir-akhir ini banyak warga setempat yang jarang bercengkrama dengan Kades, karena tidak lagi tinggal di Dusun Bambu yang membuat kurangnya koordinasi langsung dengan warga. 


Tak hanya itu, persoalan lain ialah program terlalu fokus pada pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan Kementerian Desa tentunya hal ini membuat mandeknya pengembangan Desa.


"Kinerja lembaga yang tidak maksimal dalam mengelola usaha desa karena diduga telah melakukan penggunaan dana BUMDes secara personal," ujarnya.


"Kami menuntut agar keterbukaan dalam menjalankan roda pemerintah desa yang sesuai dengan keingin masyarakat yakni transparansi publik sehingga masyarakat tahu apa yang dilakukan apartur desa," sambungnya.


Sekira pukul 10. 40 Wita, massa aksi diterima Kades Abdullah Mursalim dan sekira pukul. 11.00 Wita massa aksi dan Pemdes melakukan audiensi di aula kantor desa setempat.


Dalam audensi berlangsung, perangkat desa yang terdiri dari Kades Abdullah Mursalim, Ketua Karang Taruna Amirullah Spd, Ketua Badan Pemberdayaan Desa (BPD) Arif dan sejumlah anggota BUMDes dan ketua Abdul Farid saling menanggapi atas tuntutan massa aksi secara bergantian.


Dalam dialognya, Kades Mbuju Abdullah Mursalim terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih terhadap massa aksi karena sudah berpartisipasi dalam melakukan aksi Unras guna mempertanyakan terkait beberapa hal tuntutan melalui aksi Unras.


"Kami sampaikan terima kasih banyak, kepada adik-adik. Untuk diketahui, hingga saat ini, Alhamdulillah kami sudah melakukan transparansi termasuk sudah memasang papan informasi, masyarakat tinggal melihat data kalaupun ada data kurang jelas silahkan adik-adik serahkan ke jalur hukum," isyarat Kades.


Lanjut Kades Abdullah Mursalim bahwa penggunaan dana sebanyak 30 persen adalah untuk gaji lembaga BPD maupun Aparatur Desa, sedangkan yang 70 persen untuk pemberdayaan juga fisik, dan anggaran tahun 2020 dipergunakan untuk menanggulangi Covid 19.


"Semua anggaran tahun 2019 dan 2020 sudah tertera melalui papan informasi dan memang saat ini, saya tinggal di Sanggar Kabupaten Bima tetapi saya tetap berdomisili di Desa Mbuju, Insyaalh dalam waktu dekat saya akan kembali menetap di Desa Mbuju untuk mempermudah akses komunikasi dengan masyarakat," terang Kades.


Kades kembali menjelaskan, untuk anggaran BUMDes tahun 2020 tidak diperuntukan untuk simpan pinjam atau SPP, hanya saja di pergunakan untuk keperluan Parodi obat-obatan untuk petani yang bertani jagung.


Terkait dengan lapak maupun pasar seperti tuntutan massa aksi, untuk sementara, saat ini belum ada lahan yang tepat untuk dijadikan lokasi pembangunan pasar. Untuk itu, Kades Abdullah Mursalim meminta kepada massa aksi untuk dapat membantu mencrikan tempat yang cocok.


"Diharapkan partisipasi dari masyarakat termasuk adik-adik semua untuk membatu saya agar mencarikan lahan yang tepat untuk pembangunan pasar tersebut," isyarat Kades.


"Saya akan melakukan pencopotan ketika ketua BUMDes tidak bisa mengembalikan anggaran sebesar Rp40 juta pada bulan Mei yang akan datang, sesuai pernyataan ketua BUMDes itu sendiri," sambung Kades.


Sementara, Ketua BUMDes, Farid, S.Pd menanggapi, Laporan LPJ  BUMDes tahun 2019-2020 sebenar Rp40 juta sudah dibuat namun saat ini LPJ tersebut belum dievaluasi oleh Pemerintah Desa.


"RPJ belum dievakuasi karena pengurus BUMDes baru selesai membuat laporan tersebut," ungkapnya.


Di tempat yang sama, anggota BPD Wahyudin, S. Pd juga menanggapi Perdes terbaru pihaknya akan menunjukan pada bulan depan.


"Kami berjanji akan menunjukan Perdes terhadap massa aksi di bulan Mei yang akan datang berhubung Perdes saat ini masih dipelajari atau dievaluasi oleh Kabag Hukum," bebernya.


Masih di tempat yang sama, Ketua Karang Taruna Amirullah, S. Pd juga turut menanggapi dan berjanji bakal menfasilitasi dengan anggaran dari desa.


"Kami akan mencoba memfasilitasi dengan jumlah anggaran yang didanai oleh Pemdes sebesar Rp10 juta dan dipotong pajak 13 persen," tuturnya.


Sekira pukul. 12.40 Wita, massa aksi meminta kepada aparatur desa agar dibuatkan surat hasil  kesepakatan bersama sesuai dengan apa yang menjadi jawaban dari aparatur desa beserta Ketua BUMDes dan anggota BPD sesua tuntutan massa aksi.


Sekira pukul 12.50 Wita usai dibuatkan surat kesepakatan bersama massa aksi membubarkan diri dan aksi Unras PADAM dikawal ketat dari kepolisian sektor Kilo. [B-10]