Dr Djuwaidin: STKIP Taman Siswa Kampus dengan Nuansa Akademik Terdepan -->

Iklan Semua Halaman

.

Dr Djuwaidin: STKIP Taman Siswa Kampus dengan Nuansa Akademik Terdepan

Sunday, May 2, 2021


Bima, Berita11.com-- Kepala Seksi Pendidikan dan Kependidikan, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, Dr Djuwaedin Ismail memuji kegiatan akademik di kampus STKIP Taman Siswa Bima. Menurut Ketua  Dewan Kehormatan SGI Kabupaten Bima ini, STKIP TSB adalah kampus di Bima yang nuansa akademiknya paling hidup.


Hal itu diungkap Djuwaidin saat menjadi pemantik Dialog Publik bertema ke mana arah pendidikan kita yang diselenggarakan dalam Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), 2 Mei oleh Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Kabupaten Bima di Auditorium Sudirman kampus STKIP Taman Siswa Bima, Minggu (2/5/2021).


Di luar bagusnya nuansa akademis tersebut, Djuwaidin berharap agar pimpinan STKIP Siswa Bima menghidupkan kegiatan diskusi. "Saya pernah undang ketuanya di dinas (Dikbudpora Kabupaten Bima). Kegiatan diskusi juga harus sering," katanya di hadapan peserta diskusi publik.


Menyoal ke mana arah pendidikan nasional,  Djuwaidin menyentil pemangku kepentingan dan para pemimpin bangsa. Menurutnya, implementasi kebijakan pada bidang pendidikan harus memahami dan mampu menafsirkan tujuan perjuangan pendiri bangsa Indonesia.


"Sejak tahun 85 dan di Bima sejak tahun 2006 paket A, paket B dan Paket C tumbuh. Seharusnya anggaran dan program banyak dari sistem paket tersebut berpengaruh dengan kemampuan wajib belajar," katanya.


Dia juga menyentil tentang jargon merdeka pendidikan yang hanyalah simbol dan belum terlaksana dengan baik. Demikian halnya soal pendidikan inklusi.


"Mengapa saya mengangkat tema ke mana arah pendidikan kita, pendidikan Indonesia yang nggak sampai sampai, pendidikan inklusi yang belum tercapai," katanya.


Salah satu fakta yang mencengangkan menurutnya, pelaksanaan PLS seperti program paket C seolah-olah menjadi pabrik ijazah. Misalnya ketika ada yang mau menjadi kepala dusun atau kepala desa, hingga pernah muncul kasus ijazah palsu.


Persoalan lain yakni perubahan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digabung dengan Riset Dikti, sehingga mengimbau porsi dan kebijakan anggaran untuk sektor pendidikan.


"Sekarang Kemendikbud ditambah menjadi Kemendik Ristek, sehingga Kemendagri masuk ambil di kementerian tersebut, termasuk angkatan darat, angkatan laut, kementerian keuangan yang memiliki juga kegiatan pendidikan mengambil di kementerian tersebut," katanya.


Dia mengatakan, pendidikan inklusi digambarkan seolah olah arah pendidikan nasional. Padahal pelaksanaannya harus sesuai arah. Yaitu mengakomodir pendidikan dengan kemampuan yang terbatas.


"Seharusnya orang orang tersebut warga belajar yang kemampuan terbatas dan dididik oleh guru berkompetensi pendidikan khusus," ujarnya. [B-11]